logo rilis
Ini Nama Anggota DPR Penerima Uang e-KTP Versi Setnov
Kontributor
Tari Oktaviani
22 Maret 2018, 11:02 WIB
Ini Nama Anggota DPR Penerima Uang e-KTP Versi Setnov
Terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto, akhirnya mengungkap aliran dana yang diduga hasil korupsi berjamaah. 

Dalam agenda pemeriksaan terdakwa hari ini, Setnov mengaku tahu adanya pembagian ke sejumlah anggota DPR kala itu.

Ia mengatakan, pada akhir 2011 pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah menyampaikan pesan kepadanya bahwa uang e-KTP sudah diberikan ke beberapa orang anggota dewan. 

Di antaranya yang ia ingat ialah ke Komisi II dan Badan Anggaran DPR yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

"Pertama adalah untuk komisi II pak Chairuman sejumlah US$500 ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$500 ribu, Tamsil Linrung US$500 ribu, Olly Dondo US$500 ribu melalui Irvanto," katanya dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca: Hakim Pandang Setya Novanto Masih Setengah Hati Ungkap Kasus e-KTP

Ia mengatakan, pembagian uang itu dilakukan oleh keponakannya sendiri Irvanto Hendra Pambudi yang kini juga sudah berstatus tersangka di KPK. 
Menurutnya, keponakannya itu disuruh oleh Andi menjadi kurir untuk anggota dewan.

"Saya tanya waktu itu kenapa melalui Irvanto, katanya (Andi Narongong), dia sebagai kurir karena dia mau saya janjikan pekerjaan e-KTP," ujarnya.

Diketahui Setya Novanto didakwa telah kerugian negara Rp2,3 triliun dari proyek e-KTP. 

Menurut jaksa, Setya Novanto yang dulunya menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar itu, secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2012.

Baca: Uang Rp5 M Diduga Hasil Korupsi e-KTP Dipakai Rapimnas Golkar 2012

Sejak awal proyek e-KTP telah diatur untuk menggunakan anggaran Rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, pencairan anggaran membutuhkan persetujuan DPR RI.

Setnov didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)