Home » Bisnis

DAU Provinsi Kepulauan 2018 Dinaikkan Jadi Rp75,3 miliar

print this page Kamis, 7/12/2017 | 03:08

Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar. FOTO: RILIS.ID/Tio Pirnando

RILIS.ID, Jakarta— Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Budiarso Teguh Widodo mengatakan, Dana Alokasi Umum (DAU)  mempunyai tugas utama dalam meningkatkan pemerataan dan kemampuan keuangan antardaerah.

"Karena itu perhitungannya didasarkan alokasi dasar," katanya di Hotel Marlyn Park, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ia menjelaskan, alokasi dasar adalah jumlah yang disalurkan ke alokasi daerah berdasarkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah. Sehingga, daerah yang memiliki PNS lebih besar akan memperoleh dana alokasi dasar yang besar. 

"Sebaliknya daerah dengan kapasitas PNS kecil, tentu alokasi dasarnya kecil," tuturnya.

Sementara itu, untuk tahun ini, Pemerintah memberikan afirmasi kepada sejumlah daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut di dalam komponen luas wilayah. Bobot dari masing-masing itulah yang Pemerintah lakukan dengan kajian review dari tahun ke tahun.

"Dari sebelumnya, tahun 2017 untuk provinsi 45 persen, kabupaten/kota 50 persen menjadi dihitung penuh 100 persen," ujarnya.

Sehingga daerah-daerah yang berciri kepulauan baik kabupaten/kota maupun tingkat provinsi DAU pada 2018 nanti, akan naik dengan rata-rata. Selain dihitung luas wilayah daratan juga luas wilayah lautan pun dihitung.

"Nanti di 2018 ada 8 provinsi yang berciri kepulauan, naik rata-rata DAU itu sekitar Rp75, 3 miliar, untuk kabupaten/kota ada 24 kabupaten/kota yang berciri kepulauan naik rata-rata Rp 2,6 miliar," pungkasnya.

Sebagai informasi, DAU menjadi sumber dana terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah baik di kabupaten/kotamadya maupun provinsi.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Syahrul Munir

Tags:

Dirjen Perimbangan KeuanganDAUDana Alokasi UmumPNSPegawai Negeri Sipil