logo rilis

Ini Jaminan Golkar Tak Akan Berikan Rekomendasi Revisi UU KPK
Kontributor
Zul Sikumbang
13 Januari 2018, 16:07 WIB
Ini Jaminan Golkar Tak Akan Berikan Rekomendasi Revisi UU KPK
FOTO: RILIS.ID/ Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memastikan bahwa Fraksi Golkar tidak akan memberikan masukan kepada Pansus Angket KPK agar dilakukan revisi UU KPK.

“Saya enggak ngomong fraksi lain. Golkar tidak akan masukkan rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang (UU)KPK. Itu sudah keputusan partai, karena bagi Golkar revisi UU KPK  itu menutup penilaian publik, akan melemahkan KPK. Makanya, Golkar tidak akan mendorong itu,” kata Bambang di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Ketua Komisi III DPR RI itu menilai, posisi Golkar dalam Pansus Angket KPK adalah untuk memperbaiki kinerja KPK.

“Jadi, kita kasih masukan bahwa ada beberapa kekeliruan dalam tata kelola barang sitaan dan lain-lain. Kita serahkan ke pimpinan KPK untuk memperbaiki,” kata Bambang.

Ia mengatakan, siapapun ketua DPR RI, hak Angket KPK harus diselesaikan pada masa sidang ini di DPR RI.

“Siapapun yang jadi Ketua DPR RI, Golkar bertugas mengawal dan menuntaskan hak angket di masa sidang ini. Sebab, dalam UU MD3, Pansus harus selesai maksimal tiga masa sidang. Kita ingin cepat, sebelum masa sidang berakhir,” kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang.

Karena sudah menjadi keputusan partai, maka semua organ partai telah bergerak untuk melakukan komunikasi politik kepada fraksi-fraksi lain.

“Begitu diputuskan semua organ partai sudah bergerak sekarang, karena ini instruksi politik. Beliau (Ketum Golkar Airlangga Hartarto) kan punya kewajiban menyampaikan visi dan pandangan Golkar ke partai lainnya,” ujar Bamsoet.


#Revisi UU KPK
#Anggota Pansus KPK
#Partai Golkar
#Bambang Soesatyo
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)