logo rilis

Ini Isi Perpres yang Mengatur Zona Lindung dan Budidaya Lima Provinsi
Kontributor
Kurnia Syahdan
12 Januari 2018, 12:55 WIB
Ini Isi Perpres yang Mengatur Zona Lindung dan Budidaya Lima Provinsi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 untuk mengatur penanganan kawasan lindung dan kawasan budidaya di lima provinsi di Indonesia.

Lima Provinsi tersebut yaitu Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Boytenjuri Perpres 11/2017 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan di lima provinsi tersebut terbit dengan mempertimbangkan Pasal ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

"Penanganan kawasan lindung dan kawasan budidaya diatur pada Bab V mengenai Rencana Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara, khususnya Pasal 37," katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Pada ayat (1) pasal tersebut disebutkan bahwa; "Rencana pola ruang kawasan perbatasan negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya secara berkelanjutan dengan prinsip keseimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup"

Boytenjuri menjelaskan, secara garis besar kawasan lindung dibagi menjadi enam kategori. Pertama Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kedua Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat. 

Ketiga Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, keempat Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam, kelima Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi dan terakhir Zona Lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

"Zona L1 merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan tujuan mempertahankan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), mencegah terjadinya erosi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan," jelasnya.

Zona L1 juga untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

"Perlindungan kawasan bawahan ini mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air," kata Boytenjuri.

Kawasan hutan lindung sendiri kriterianya adalah kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 atau lebih dan mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40 persen serta mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 meter di atas permukaan laut.

"Kemudian keberadaannya di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan pulau-pulau kecil berpenghuni dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah atau intensitas hujan," ungkapnya.

Hutan lindung di PPKT tak berpenghuni ini ditetapkan berada di Pulau Intata, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Bangkit, Pulau Dolangan, Pulau Salando dan Pulau Sambit.

Diatur pula mengenai kawasan bergambut dan ditetapkan kriterianya adalah ketebalan gambut 3 meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa. 

Ada tiga kawasan yang memiliki kriteria dimaksud, yakni di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tana Lia pada Kabupaten Tana Tidung.

Untuk Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air kriteria yang ditetapkan adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.

Adapun daerah Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air adalah pertama di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Ranowulu pada Kota Bitung.

Kedua di Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa, ketiga di Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Keempat di Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow.  Kelima di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau, keenam di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan dan ketujuh di Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung. 


#BNPP
#Zona Lindung
#Zona Budidaya
#Perpres 11/2017
#Gorontalo
#Sulut
#Sulteng
#Kaltim
#Kaltara
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)