logo rilis

Ini Bukti yang Didapat KPK Dari Geledah Rumah Anak Bupati Malang
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Oktober 2018, 17:19 WIB
Ini Bukti yang Didapat KPK Dari Geledah Rumah Anak Bupati Malang
Ilustrasi Suap. FOTO: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Malang— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari barang bukti terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna. Tak tanggung-tanggung, penyidik turut menggeledah rumah anak kandung Rendra yang terletak di Bumi Araya Malang.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim KPK menemukan sejumlah dokumen penting terkait perkara dari rumah seorang anak Bupati Malang, Rendra Kresna.

"Disita dokumen terkait perkara ini," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (14/10/2018). 

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga memeriksa tujuh orang saksi. Para saksi tersebut yakni, Sekretaris BLH, Sampurno; Mantan Kepala BLH, Tridiyah M; Kasubag Keuangan BLH, Dwi July, Bendahara BLH, Sophia L; pihak swasta bernama Riki H: pihak BPKAD, Thory S dan M Imron. 

"Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilakukan di Mapolres Kabupaten Malang," kata Febri. 

Diketahui, Bupati Malang Rendra Kresna akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rendra diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp7 miliar. Adapun menurut KPK, uang itu digunakan untuk membayar utang kampanye selama Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010.

"Setelah bupati menjabat dilakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang, untuk kebutuhan pembayaran utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Rendra diketahui maju sebagai calon bupati Malang bersama wakilnya Ahmad Subhan pada Pilkada Kabupaten Malang 2010. Rendra yang berasal dari partai NasDem itu didukung lima partai lainnya yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

KPK menduga Rendra sengaja mengincar proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang saat itu mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 dalam hal proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD serta SMP. 

"Dalam melakukan perbuatannya RK diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat pilkada pada tahun 2010 dilakukan dan berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik," ujar Saut. 

Rendra diduga menerima suap dari pihak swasta Ali Murtopo terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2011 sebesar Rp3,45 miliar.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka, RK selaku Bupati Malang dan AM selaku swasta," katanya.

Selain menerima suap, Rendra juga diduga menerima gratifikasi selama menjabat Bupati Malang dua periode, 2010-2015 dan 2016-2021. Rendra bersama Eryk Armando Talla diduga menerima gratifikasi sekitar Rp3,55 miliar. 

"Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT (Eryk Armando Talla) diduga terkait dengan sejumlah proyek di dinas Kabupaten Malang," kata Saut. 

Rendra yang diduga sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Ali yang diduga sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara untuk kasus gratifikasi, Rendra dan Eryk dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)