logo rilis
Ini Alasan Romahurmuziy Tetap Konsisten Tolak UU MD3
Kontributor
Sukma Alam
27 Maret 2018, 07:19 WIB
Ini Alasan Romahurmuziy Tetap Konsisten Tolak UU MD3
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy). FOTO: RILIS.ID/Imdra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, absennya partainya dalam pelantikan pimpinan MPR tambahan sebagai bukti penolakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Keberpihakan nyata PPP terhadap gelombang penolakan masyarakat sipil terhadap perubahan UU MD3, PPP tidak hadir dalam pelantikan tambahan Pimpinan MPR," kata Rommy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut dia, ketidakhadiran dalam pelantikan itu juga merupakan bagian dari kesungguhan PPP terkait perubahan empat pasal, yakni Pasal 73, mengenai adanya prosedur paksa dengan bantuan kepolisian atas pemanggilan pihak-pihak lembaga negara atau warga oleh DPR.

Selanjutnya Pasal 122 tentang kemungkinan pemidanaan masyarakat yang mengkritik DPR dan anggota DPR, Pasal 245 yang mengatur adanya prosedur tambahan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil anggota DPR sehubungan dugaan tindak pidana.

Berikutnya Pasal 247a tentang tambahan pimpinan MPR menjadi delapan orang yang dinilai akan memboroskan keuangan negara.

"Berikut kecerobohan alokasi pimpinan untuk partai-partai yang berpotensi abuse of power secara kolektif," kata Rommy.

Untuk itu, lanjut Rommy, ia bergabung bersama 220.330 orang masyarakat sipil menandatangani petisi penolakan UU MD3 melalui laman change.org.

"Konfirmasi petisi dari change.org sudah saya terima pada 22 Maret lalu," katanya.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI telah melantik tiga pimpinan baru di kompleks Parlemen Senayan, Senin (26/3) kemarin, mereka adalah Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB, dan Ahmad Muzani dari Gerindra.

Penambahan tiga kursi pimpinan MPR itu sesuai dengan revisi UU MD3 yang telah disahkan, meliputi jatah kursi untuk PDI Perjuangan, PKB dan Partai Gerindra.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)