logo rilis
Ini 10 Kasus Korupsi Bermodus Suap APBN
Kontributor
Tari Oktaviani
10 Mei 2018, 01:00 WIB
Ini 10 Kasus Korupsi Bermodus Suap APBN
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mendata kasus-kasus dengan modus suap Perubahan APBN.

Terbaru, KPK menyeret anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan Pejabat Kementerian Keuangan dalam kasus dugaan suap Perubahan APBN di Kabupaten Sumedang.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar proses Perubahan APBN dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Jangan sampai proses ini menjadi celah yang besar dan dapat berujung pada korupsi yang memiliki efek domino korupsi lainnya," katanya di Jakarta, Kamis (10/5/2018).

Kesepuluh kasus serupa yang pernah ditangani KPK ialah:

1. TPK Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami, pada satuan Kerja Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan anggaran APBN-P tahun 2006.

2. TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan flu burung dan DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun anggaran 2006

3. TPK sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (Avian Influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan dari dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun anggaran 2006.

4. TPK dalam pengadaan paket pengerjaan penggadaan Kitab Suci Al-quran APBN-P 2011 dan APBN 2012 pada Direktorat Dinas Islam, Kementerian Agama

5. TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya.

6. TPK secara bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan Dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007

7. TPK memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016.

8. TPK Memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp220 miliar.

9. TPK menerima hadiah atau janji terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 untuk Bakamla RI.

10. TPK memberi hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018

Selain 10 kasus korupsi di atas, sejumlah kasus yang menjerat Nazaruddin, Hambalang dan e-KTP juga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran atau anggaran di APBN Perubahan.

Febri berujar, pembahasan anggaran memang paling rawan menjadi titik korupsi. 

Ia menilai dampaknya tak main-main. Sebelum anggaran disusun, aliran dana pada sejumlah pihak untuk memuluskan proses pembahasan anggaran dapat berimplikasi lanjutan pada bentuk korupsi di pengadaan dan pembangunan proyeknya.

"Akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan karena proyek sudah dikorupsi sejak awal," tuturnya.

Editor: Kurniati


500
komentar (0)