logo rilis
Inflasi Bandarlampung: Tertinggi di Awal 2018
Kontributor
Fatah H Sidik
08 April 2018, 19:13 WIB
Inflasi Bandarlampung: Tertinggi di Awal 2018
Calon Gubernur Lampung nomor urut 2, Herman HN (kiri), saat debat kandidat di Ballroom Hotel Novotel, Lampung, Sabtu (7/4/2018) malam. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung— Wali Kota nonaktif Bandarlampung, Herman HN, mengasumsikan inflasi sama dengan usaha. Hal tersebut terekam saat dia mengikuti debat kandidat Gubernur Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Lampung, Sabtu (7/4/2018) malam.

Awalnya, kandidat nomor urut 2 ini tampak ragu dengan pertanyaan cepat ketiga moderator. "Apa?" tanya balik Herman.

"Inflasi?" ucap moderator debat, Juwendra Asdiansyah, mengulangi pertanyaan ketiga. "Usaha," timpal kandidat yang dijagokan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Baca: Ditanya Inflasi, dengan Tersenyum Cagub Lampung Ini Bilang...

Padahal, melansir laman Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi ialah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan.

Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Baca: PDIP Ingatkan Herman HN soal Etika Publik

Lantas, bagaimana dengan inflasi di Bandarlampung medio 2018? Merujuk data BPS Lampung Januari 2018, inflasi di Bandarlampung tertinggi dari 82 kota yang diamati. Angkanya mencapai 1,42 persen.

Angka inflasi menjadi 0,06 persen pada Februari 2018. Alhasil, Bandarlampung menempati peringkat ke-50 dari 82 kota yang diamati.

Namun, inflasi kembali meroket pada Maret 2018 menjadi 0,11 persen. Dus, posisi Ibu Kota Lampung ini berada di peringkat ke-44 dari 82 kota yang diamati.

Di sisi lain, sesuai Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017, kepala daerah tingkat dua memimpin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. Dia dibantu pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Baca: Pengamat: Aksi Cagub Herman HN Tak Patut Ditiru


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)