logo rilis
Indonesia Serukan Perluncutan Senjata Nuklir di Asia Pasifik
Kontributor
Syahrain F.
21 Maret 2018, 21:11 WIB
Indonesia Serukan Perluncutan Senjata Nuklir di Asia Pasifik
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyampaikan sambutannya ketika membuka acara Regional Dialogue and Consultation on the Treaty on Non Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), di Jakarta, Rabu (21/3/2018). FOTO: Dok. Kemlu RI

RILIS.ID, Jakarta‚ÄĒ Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyerukan pentingnya perlucutan senjata nuklir di kawasan Asia-Pasifik.

"Kepatuhan negara-negara pemiliki senjata nuklir dibawah NPT sangat penting karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan yang lebih besar pada rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi," ujar Wamenlu ketika membuka acara Regional Dialogue and Consultation on the Treaty on Non Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Dalam pidatonya, Wamenlu Fachir menekankan perlunya keseimbangan dan pembahasan secara proporsional dalam tiga pilar utama NPT, yaitu perlucutan senjata nuklir (disarmament), persebaran senjata nuklir (non-proliferation) dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai (peaceful uses of nuclear energy).

Traktat NPT sejauh ini merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur pelarangan persebaran senjata nuklir dan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Traktat NPT ditandatangani pada 1968 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 191 negara.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertemuan regional tentang NPT itu merupakan refleksi nyata dari upaya Indonesia dalam mewujudkan dunia yang tertib, aman dan damai, sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, penyelenggaraan Konsultasi dan Dialog Regional tentang NPT itu merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap Traktat NPT dan demi mensukseskan Konferensi Kaji Ulang NPT pada 2020 mendatang.

Pertemuan itu juga pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kampanye pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)