logo rilis
Importir Hortikultura Dilaporkan ke KPK
Kontributor
Fatah H Sidik
31 Mei 2018, 13:50 WIB
Importir Hortikultura Dilaporkan ke KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan sebuah importir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran memberikan sejumlah uang kepada seorang pejabat terkait wajib tanam bawang putih. Ketentuan tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Permentan RIPH).

"Ada upaya gratifikasi dan dilaporkan ke KPK," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat (STO) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Sebagai informasi, tiap importir komoditas hortikultura diwajibkan menanam bawang putih sebanyak lima persen dari rekomendasi impor yang disetujui Ditjen Hortikultura Kementan. Diasumsikan produktivitas enam enam ton per hektare.

Kata Anton, sapaan Prihasto, nilai yang diberikan importir "nakal" tersebut sekira Rp2.000-Rp3.000 per kilogram. Per hari ini, total rekomendasi impor bawang putih yang dikeluarkan Kementan sekitar 550 ribu ton.

"Kalau 500 ribu ton pada 2018 kali Rp2.000, sudah Rp2 triliun. Kali Rp3.000, sudah Rp3 triliun," terangnya mencontohkan.

Namun, bekas Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah itu tutup mulut, ketika disinggung nama swasta dan volume impor yang diajukan. "Kita tunggu KPK," dalihnya.

Meski begitu, Anton menegaskan, yang dilaporkan Ditjen Hortikultura Kementan cuma importir, lantaran rekomendasi impor belum dikeluarkan. "Swasta yang bermain," pungkas dia.

 

Editor: Elvi R


500
komentar (0)