logo rilis

Importir Butuh Benih Bawang Putih Berkualitas
Kontributor

03 Mei 2018, 18:17 WIB
Importir Butuh Benih Bawang Putih Berkualitas
Suasana Rapat Koordinasi Pengembangan Bawang Putih di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/5/2018). Kegiatan diadakan Ditjen Hortikultura Kementan serta menghadirkan sejumlah importir dan dinas terkait. FOTO: RILIS.ID/Fatah Sidik

RILIS.ID, Semarang— Sejumlah importir menemui beberapa kendala dalam melaksanakan wajib tanam bawang putih lima persen. Satu di antaranya, ketersediaan benih.

"Pada 2017 (importir) semangat untuk tanam rata-rata perusahaan full. Kenyataannya, keterbatasan benih. Sehingga, tidak semua fulfil (menyelesaikan), ada utang," ujar Valentino, koordinator wajib tanam tujuh perusahaan, pada Rakor Pengembangan Bawang Putih di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/5/2018).

Karenanya, biaya yang dikucurkan importir dalam menjalankan wajib tanam tersebut mencapai Rp46 juta-Rp47 juta per hektare saat harga benih Rp65 ribu-Rp70 ribu per kilogram. Biaya menjadi Rp60 jutaan per hektare saat harga benih Rp75 ribu-Rp80 ribu per kilogram.

Biaya tersebut, kata Valentino, berdasarkan nota kesepahaman antara importir dengan kelompok tani mitranya. Importir menggelontorkan benih serta sarana produksi meliputi pupuk kimia, pupuk dasar, dan obat-obatan. "Petani siapkan tenaga, lahan, dan pupuk kandang," tambahnya.

Sebagai informasi, importir komoditas hortikultura diwajibkan tanam bawang putih mulai 2017. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Permentan RIPH) yang terbit Mei.

Pada regulasi itu, importir diwajibkan menanam lima persen dari total RIPH yang diajukan. Diasumsikan produktivitas enam ton per hektare.

Untuk mendapatkan RIPH berikutnya, importir diwajibkan melampirkan realisasi wajib tanam dan produksi. Ini, tertuang dalam Permentan RIPH Nomor 38 Tahun 2017, ditetapkan November.

Luasan wajib tanam juga dikeluhkannya. Soalnya, volume impor pada Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Permendag) lebih rendah dari pada RIPH yang diajukan importir dan disetujui Kementerian Pertanian (Kementan).

Tiada patokan Kemendag dalam menentukan volume impor pada SPI. Dia menduga, "Mungkin untuk menjaga stabilitas harga, jangan sampai terjadi inflasi."

Masalah lainnya, terkait pengelolaan pascapanen, lantaran hasil produksi harus digunakan sebagai benih. Sementara, petani dan importir tak memiliki gudang. Untuk membangunnya, dibutuhkan biaya ratusan juta.

"Kita enggak mampu. Berdasarkan RAB (rencana anggaran biaya) kelompok petani Magelang, nilainya Rp200 juta lebih," ucap Valentino.

Petani, menurut dia, juga menemui hambatan. Yakni, tumbuh rumput liar di sekitar tanaman lantaran lubang mulsa terlalu besar. Petani yang umumnya berusia lanjut pun tak mampu untuk menyianginya. Alhasil, menyewa jasa petani muda.

Meski begitu, kata Valentino, tujuh perusahaan yang dikoordinatorinya telah melaksanakan wajib tanam, sebagian masih berproses. Kegiatan budi daya dilakukan di tiga daerah.

Tiap perusahaan ada yang melaksanakan wajib tanam di sejumlah lokasi, karena keterbatasan lahan dan petani mitra. "Temanggung tujuh perusahaan, Karanganyar enam perusahaan, dan Magelang dua perusahaan," urainya.

Sebelum melakukan wajib tanam, kata Valentino, dirinya terjun ke lapangan untuk mencari lokasi, petani mitra, serta verifikasi lahan. "Jangan sampai ngaku-ngaku punya lahan 10 hektare, setelah dicek cuma enam hektare," jelasnya.

Untuk pola kemitraan, importir menggunakan pendekatan bagi hasil dengan persentase bervariatif berdasarkan aksesibilitas. "Lahan susah, jauh dari jalan raya, kita kasih spare 60 (petani):40 (importir). Kalau terjangkau 50:50," ungkapnya.

Inovasi Pertanian
Di sisi lain, Valentino berharap, Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mendukung penyediaan benih varietas unggul baru (VUB). Setidaknya seperti varietas impor.

"Fisiknya gede seperti impor, siung cuma 6-7, pedasnya seperti bawang jowo. Karena, industri perlu bawang gede, tapi pedasnya seperti bawang lokal," terangnya.

Jika Balitbangtan Kementan bisa menemukan terobosan VUB, dirinya berkeyakinan, produk tersebut nantinya bisa bersaing di pasar global.

"Thailand saja mampu, masa kita enggak bisa? Thailand bikin varietas unggul perkawinan dengan bawang Cina dan lokal. (Hasilnya) lebih pedas. Kita harus segera (menemukan inovasi), kalau enggak mau 'ketinggalan kereta'," pungkas Valentino.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)