logo rilis
Imparsial Soroti Pemberian Sanksi Tiga Prajurit TNI karena Ulah Istri di Medsos
Kontributor
Zulyahmin
14 Oktober 2019, 12:26 WIB
Imparsial Soroti Pemberian Sanksi Tiga Prajurit TNI karena Ulah Istri di Medsos
Kolonel Kav Hendi Suhendi (kiri) mengikuti upacara sertijab Dandim Kendari di Makorem Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/10/2019). FOTO: Antara/Jojon

RILIS.ID, Jakarta— Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial, menyoroti pemberian sanksi berupa pencopotan dari jabatannya dan ditambah penahanan selama 14 hari terhadap tiga prajurit TNI karena ulah istrinya yang mengunggah konten di media sosial terkait kasus penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto.

Tiga prajurit TNI itu yakni Kolonel HS yang menjabat sebagai Komandan Kodim Kendari, Sersan Dua Z, dan anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya, Peltu YNS. Adapun ketiga istri mereka, yakni IPDN, LZ, dan FS telah dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, apa yang dilakukan istri ketiga prajurit itu mestinya tidak berdampak pada sanksi hukum terhadap suaminya. 

"Permasalahan yang dialami istri prajurit sebaiknya tidak berdampak pada penghukuman maupun pencopotan sang suami dari jabatanya," kata Al Araf kepada rilis.id, Senin (14/10/2019). 

Dia menjelaskan, subjek hukum disiplin militer hanya berlaku jika prajurit yang melakukan kesalahan. Hal itu, menurutnya, sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015. 

Sementara, lanjut dia, dalam kasus itu yang melakukan kesalahan adalah istri masing-masing prajurit tersebut. 

"Kasus ini kan istri yang dinilai bermasalah. Jadi sebaiknya tidak dikenakan sanksi disiplin militer untuk sang suami," ujarnya. 

Al Araf menilai, prajurit TNI yang istrinya dinilai kurang pantas dan tidak etis dalam menggunakan media sosial mestinya diberi teguran dan peringatan terlebih dahulu. Mereka, kata dia, juga sebaiknya dibina agar dapat menggunakan media sosial secara baik dan positif.

Kalau pun seorang istri prajurit terlibat dalam tindak pidana, kata Al Araf, maka pertanggungjawabanya juga bersifat individual.

"Karena kejahatan pidana itu sifatnya individual bentuk pertanggungjawabannya," ujar Al Araf. 

"Dengan demikian, sangat bijak jika pimpinan TNI tidak menghukum dan mencopot jabatan sang suami karena istri yang dinilai bermasalah," lanjutnya. 

Sementara itu, ungkap Al Araf, untuk para istri prajurit yang dianggap bermasalah menggunakan media sosial, sebaiknya juga ditegur dan dibina oleh organisasi persatuan istri tentara yang ada di masing-masing matra. Selain itu, juga bisa ditegur dan dibina oleh pimpinan TNI melalui suaminya.

Al Araf mengatakan, pimpinan TNI dalam membuat kebijakan harus lebih mengedepankan aspek persuasif terlebih dahulu dalam menghadapi masalah seperti tersebut. Dia juga berharap agar kepolisian tidak melanjutkan masalah para istri tersebut ke ranah proses hukum melalui mekanisme peradilan umum. 

"Untuk istrinya jangan dibawa ke pidana, sebaiknya cukup ditegur dan diberi peringatan saja dan dibina dalam menggunakan media sosial yang baik," tandasnya. 

Sebelumnya, tiga prajurit TNI dicopot dari jabatannya dan ditahan selama 14 hari karena istrinya masing-masing mengunggah konten di media sosial terkait kasus penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto. 

Untuk prajurit TNI AD yang berjumlah dua orang, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa langsung menyampaikan keputusan tersebut. 

"Sehubungan dengan beredarnya postingan di sosial media menyangkut insiden yang dialami oleh Menko Polhukam (Wiranto), maka Angkatan Darat telah mengambil keputusan. Pertama, kepada individu yang juga merupakan istri dari anggota TNI AD, yang pertama berinisial IPDN, dan yang kedua adalah LZ," kata Andika di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID