logo rilis
IKSS Tuntut Kemendagri Soal Tapal Batas
Kontributor
Afid Baroroh
22 Maret 2018, 20:30 WIB
IKSS Tuntut Kemendagri Soal Tapal Batas
Pengacara Ikatan Keluarga Serasan Sekte (IKSS) masyarakat Kabupaten Muba Sumatera Selatan (Sumsel) Zaimun. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Pengacara Ikatan Keluarga Serasan Sekte (IKSS) masyarakat Kabupaten Muba Sumatera Selatan (Sumsel) Zaimun, menuntut aspirasi soal tapal batas dan pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ini karena, kondisi tersebut telah menimbulkan konflik sosial yang mengeras di antara Kabupaten Muba dan Kabupaten Muaratara. 

"Jadi ini masalah tapal batas yang diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 untuk dikembalikan pada Permendagri Nomor 50 Tahun 2014," kata Zaimun di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (22/3/2018).

Sebab, menurutnya, wilayah Muaratara merupakan pemekeran dari Sumsel. Dalam pelaksanaan tapal batas, wilayah Muaratara masuk ke Kabupaten Muba. Hal itu, disebabkan adanya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 yang menggantikan Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 yang sebelumnya sudah disepakati. Karenanya, IKSS menuntut agar Permendagri tersebut dicabut.  

"Kami dari IKSS meminta Mendagri untuk membatalkan Permendagri 76 tersebut. Akibat dari Permendagri 76 itu, masyarakat merasakan konflik antara Muba dan Muaratara," jelasnya. 

Konflik yang lebih kentara adalah, terjadinya dualisme pembangunan. Maksudnya, ketika ada pembangunan Muaratara acapkali memasuki wilayah Muba. Hal itu dikarenakan, ketidakjelasan tapal batas di antara wilayah tersebut.

Selain itu, kasus Kartu Tanda Penduduk Elektornik (e-KTP) juga membuat masyarakat bingung lantaran memiliki dua e-KTP. "Terjadi keresahan dan konflik. Contohnya, warga mendapatkan e-KTP dari Muaratara dan Muba. Akhirnya, mereka bingung milihnya ke Muaratara atau Muba," tukasnya. 

Editor: Intan Nirmala Sari


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)