logo rilis
Ideologi, Politisi, dan Pemilih
Kontributor
Mohammad Nasih
08 Agustus 2019, 22:01 WIB
Ideologi, Politisi, dan Pemilih
Dr. Mohammad Nasih. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, — Ideologi politik adalah gagasan yang tersusun secara sistematik dan diyakini bisa menjadi kerangka panduan untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia bermula dari keinginan atau cita-cita yang luas dan karena itu terkesan abstrak tentang kehidupan bersama yang ideal yang kemudian diformulasikan secara sistematis dan logis agar mudah diimajinasikan oleh lebih banyak orang dengan harapan mereka mau bersama-sama memperjuangkan perwujudannya dalam kehidupan nyata.

Terutama dalam politik elektoral, gagasan secanggih apa pun, baik yang sudah sangat detil, apalagi masih abstrak, jika tidak didukung oleh warga negara pemilik hak pilih, sebuah ideologi politik akan menjadi sekedar utopia saja. Ia hanya ada dalam alam ide para penggagasnya, tetapi tidak bisa ditransfer kepada para pemilih yang dalam sistem demokrasi adalah sumber kekuasaan. Sebab, kedaulatan ada di tangan rakyat dan diserahkan kepada orang-orang yang terpilih dalam Pemilu untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam sistem politik demokrasi, para politisi tidak cukup hanya memiliki ideologi politik yang sistematis dan logis, tetapi lebih dari itu juga harus mampu untuk merebut dukungan elektoral.  

Pascareformasi, ideologi politik yang selama paruh terakhir kekuasaan rezim Orde Baru dimatisurikan, hidup kembali. Berbagai ideologi politik muncul, bahkan masing-masing ideologi tidak terkumpul hanya dalam satu partai politik. Beberapa partai politik dibentuk dengan mengusung ideologi yang sesungguhnya sama, setidaknya sangat mirip, mulai dari Islam, nasionalisme, sampai sosialisme. Itu sesungguhnya menunjukkan bahwa partai politik didirikan bukan karena perbedaan pandangan ideologis, melainkan karena masing-masing tokoh kunci pendirinya memiliki kepentingan pribadi dan/atau merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk mengumpulkan dukungan elektoral, tanpa harus berkolaborasi dengan yang lainnya.

Namun, ideologi politik yang kembali muncul bagaikan jamur di musim penghujan itu kemudian kembali layu, mengering, dan kemudian seolah hilang, karena tidak lagi bisa dijadikan sebagai komoditas politik. Dalam setidaknya tiga Pemilu terakhir, sangat nampak bahwa masyarakat pemilih di Indonesia secara umum tidak lagi memperhatikan masalah perbedaan ideologi yang menjadi dasar pendirian partai politik. Pemilih cenderung menjadi sangat pragmatis, karena preferensi memilih sebagian besar mereka adalah hal-hal yang bersifat sangat meterialistis dan lebih dari itu berjangka sangat pendek.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sikap pemilih tersebut:

Pertama, kemiskinan ekstrem yang mereka alami. Masalah ini menyebabkan implikasi yang lebih luas, di antaranya masyarakat tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk mengamati, merenungkan, lalu mengambil konklusi tentang berbagai ideologi yang diusung oleh partai dengan segala konsekuensinya bagi kehidupan mereka. Itu sisi paradigmatiknya. Pada sisi pragmatisnya, pemilih tidak merasakan fungsi dan peran partai politik dengan berbagai ideologinya itu dalam menolong atau mengadvokasi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, setidaknya layak saja bagi kemanusiaan sebagaimana amanat konstitusi negara. Bagi mereka, apa pun ideologi partai politiknya, tidak terasa implikasinya.

Kedua, tingkat literasi politik yang sangat rendah. Hampir bisa dipastikan ini terkait dengan budaya baca masyarakat Indonesia secara umum. Media sosial yang semestinya menjadi sarana paling strategis bagi kalangan terdidik untuk mendapatkan pengetahuan tentang seluk beluk politik secara lebih komprehensif dan juga informasi paling mutakhir tentangnya, ternyata digunakan lebih banyak sebagai sarana hiburan belaka. Terlebih lagi konten media massa sangat minim pendidikan politik, bahkan bisa dikatakan bahwa yang ada di dalamnya lebih banyak peradaban sampah yang sangat membodohkan. Tidak mungkin ideologi politik yang umumnya tersusun secara relatif complicated bisa dipahami secara mendalam oleh mereka yang tidak memiliki kebiasaan untuk mengalokasikan waktu dan biaya untuk membaca dan mencernanya dengan kejernihan pikiran.   

Ketiga, tidak ada perbedaan signifikan, dalam hal baik aksi yang dilakukan maupun kebijakan politik yang dibuat oleh parpol-parpol yang mengusung ideologi politik yang berbeda. Bahkan masyarakat telah dibuat terbiasa bahwa perbedaan itu tidak menjadi penghalang sama sekali dengan terjadinya koalisi antar partai yang berbeda dasar pendirian. Dengan kata lain, ideologi partai sama sekali tidak menjadi faktor untuk membangun atau menghalangi koalisi dalam membangun pemerintahan, baik di level nasional maupun apalagi local. Yang nampak oleh masyarakat awam adalah sekedar kalkulasi para elite politik, baik di level nasional maupun lokal, untuk mendapatkan kemenangan demi memperbesar kekuasaan.

Keempat, semua partai politik dianggap relatif sama dalam hal melakukan tindakan korupsi. Tidak ada partai politik yang bersih sama sekali dari tindakan korupsi. Dengan berbagai indikasi yang mudah diterima oleh nalar sederhana, partai politik memang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa ada agen-agen yang melakukan tindakan menyelewengkan kekuasaan di dalamnya. Tindakan menyeleweng itu bisa dengan cara melakukan penyabotan anggaran negara, atau menjadi tangan panjang para kapitalis jahat yang ingin agar negara tidak memiliki aturan-aturan yang membatasi mereka untuk menjalankan usaha-usaha melakukan akumulasi kapital dengan tanpa batas.  

Walaupun masyarakat pemilih secara umum tidak mempedulikan lagi ideologi politik, para elite politik tetap harus memiliki wawasan ideologi politik yang cukup. Sebab, bagi politisi, ideologi politik bukan hanya sekedar kerangka, tetapi lebih dari itu juga daya yang akan mendorong mereka melakukan hal-hal besar yang tidak pernah dibayangkan dan dilakukan oleh mereka yang tidak memahaminya. Pemilih hanya menjadi sumber kekuasaan. Jika mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada politisi melakukan mekanisme prosedural bernama Pemilu, maka kekuasaan itu bisa digunakan untuk mengatur rakyat yang merupakan sumber kekuasaan, baik mereka suka atau tidak suka. Jika pun awalnya tidak suka, tetapi jika politisi mampu membuat kebijakan politik yang baik dan membuat masyarakat menjadi bahagia, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berbalik pandangan dan kemudian menjadi pendukung setia. Sebab, mereka telah percaya bahwa orang-orang yang mereka serahi amanah benar-benar berani menanggung risiko di awal berhadapan dengan pendukung mereka sendiri untuk membuat kehidupan mereka lebih baik.

Karena itu, diperlukan politisi dengan visi serius dan sekaligus keberanian menanggung risiko, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat menjadi makin cerdas dalam memahami bagaimana sistem politik bekerja. Dengan pemahaman itu, mereka akan memiliki kesadaran baru untuk memberikan dukungan kepada partai politik yang memiliki ideologi politik yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka untuk mewujudkan kebaikan bersama dan benar-benar konsisten menjalankannya.

Mungkinkah partai-partai lama yang sudah menikmati status quo melakukannya? Nampaknya, kemungkinan itu terlalu kecil. Karena itu, diperlukan partai baru yang sejak awal memiliki niat kukuh dan dengan kesadaran penuh mempersiapkan nafas panjang dan kuat untuk melakukannya. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID