Home » Inspirasi » Opini

Idealisme Berbayar ala Pilkada Langsung

print this page Jumat, 3/11/2017 | 01:26

Oleh Muhammad Iqbal
Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unsera, Serang - Banten

SENIN, di sudut kantin kampus. Siang itu, udara panas menggoda kulit. Mahasiswa sedang asyik berdiskusi, ditemani segelas kopi hitam pahit yang terasa kental. Namanya juga mahasiswa, ngopi pahit itu sudah biasa. Sama seperti hidup; sama-sama pahit.

Tema obrolan memang cukup berkelas. Mulai dari sejarah pergerakan mahasiswa, kebijakan pemerintah yang tidak populis dan prorakyat, hingga bagaimana seharusnya pemimpin itu. Tema seputar kepemimpinan mendominasi seutuhnya untuk dibahas. Maklum, tak lama lagi kita akan dihadapkan pada proses memilih pemimpin daerah melalui pilkada langung. Ya, penting nggak penting sih...

Bicara soal kepemimpinan, tentu bicara juga tentang keteladanan. Keteladanan sering kali absen dalam diri sang pemimpin, sehingga nyaris ritus demokrasi lima tahunan hanya menghasilkan kaum penguasa, bukan negarawan, juga bukan tokoh pembawa perubahan.

Tahun 2018 disebut-sebut sebagai tahun politik. Di tahun itu, ada 171 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepada daerah. Rakyat bakal kembali memilih pemimpin yang diyakininya membawa kepada perubahan yang lebih baik. Partisipasi juga ditargetkan meningkat. Gagasan, konsep, dan visi-misi harus mendominasi proses pilkada tersebut.

Dalam politik, memang ada kompetisi dan pertarungan, ada pihak yang harus menang dan kalah. Pemilihan umum menjadi momentum adu kekuatan politik, baik itu lembaga ataupun perorangan, untuk mengukur tingkat dukungan politiknya. Memang, sering kali pula ada yang tidak jujur dalam permainan politik. Mereka tanpa segan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti politik uang (money politics).

Keadaan ini tentu menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi perkembangan demokrasi kita. Partai politik sebagai instrumen demokrasi juga semakin jauh dari tujuan pendiriannya. Kita tidak lagi dihadapkan pada cita-cita menuju kebaikan bersama. Apakah dengan begitu, partai masih bisa disebut sebagai wadah aspirasi dan perjuangan rakyat? Tentu, diperlukan diskusi yang jauh lebih mendalam untuk menjawabnya.

Pertanyaan di atas tentu bukan tanpa alasan. Partai politik sebagai organisasi nonprofit seharusnya menjadi ruang aspirasi publik. Partai tentu mempunyai landasan ideologi perjuangan yang ciamik, dengan segudang politisi yang bermartabat. Istilah bermartabat merujuk pada politisi yang masih menjaga nilai-nilai idealisme, demi sebuah platform perjuangan ideologi partai.

Namun, pada praktiknya, tidak sedikit calon kepala daerah mengeluhkan tingginya biaya operasional politik, seperti membangun jaringan, menggerakkan mesin partai, hingga biaya...bla...bla...bla... Bukan “mahar” loh ya. Karena memang ada partai yang menolak, tapi sulit dimungkiri ada juga partai yang menerima.

Partai politik sebagai ruang aspirasi publik seharusnya bekerja untuk kepentingan publik. Setidaknya, setiap politisi yang bergerak di dalamnya sedikit terpanggil untuk mengabdi kepada publik. Politisi senior Akbar Tanjung menyebut, politik adalah medan pengabdian dan perjuangan. Karenanya, harus serius dan diisi oleh mereka yang tulus dan sarat pengalaman dalam mengelola kebutuhan dan kepentingan publik.

Dari itu, karena politik menyangkut kepentingan dan pengabdian, mereka yang aktif di partai politik harus senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir sebagai motivator, konseptor, juga eksekutor. Bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tuntas.

Realitasnya adalah, tidak sedikit ditemukan adanya oknum politisi yang “mencari” kekayaan melalui aktivitas politik. Ia sangat transaksional dan pragmatis. Setiap kebijakan dan aktivitas politiknya selalu bicara soal “apa dan berapa”. Tak ada “pelicin”, semua jadi sulit.

Apakah hilang harapan untuk perubahan? Tentu saja tidak. Masih tersimpan sejuta optimisme tentang konsepsi kepemimpinan yang baik. Pilkada harus menjadi festival adu ide dan gagasan. Bukan sebagai tempat untuk mencari kekuasaan yang akan mengantarkan kepada tindakan korupsi. Dengan begitu, kehadiran calon-calon kepala daerah yang punya pengalaman dan kompetensi pengetahuan menjadi suatu keniscayaan.

Semua ini bisa terwujud, andaikan kita sebagai masyarakat tidak tergoda janji manis bantuan logistik berupa uang dan kebutuhan pangan selama proses pergelaran pilkada. Yang jadi masalah ialah ketika virus politik uang dan transaksional sebagai alat “sogok” yang sah sudah menyebar hingga ke tingkat elektoral masyarakat kita. Kualitas politik akan minus, karena persaingan tidak lagi berlangsung dengan sehat dan baik.

Betapa tak eloknya jika proses-proses politik kita sangat transaksional. Termasuk pilkada kita nanti. Semua serba berbayar. Para politisi, aktivis mahasiswa, masyarakat, juga akademisi dan pejabat publik lantang bicara soal perubahan karena dibayar. Atau dalam bahasa yang sederhana, dibayar untuk idealis. Tak ada setitik pun idealisme murni untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini jangan sampai terjadi.

Sekali lagi, harus ditekankan bahwa berpolitik, merebut dan mempertahankan kekuasaan itu, dalih utamanya: untuk kepentingan kemanusiaan dan kemajuan peradaban. 

Tags:

Pilkada Langsung Idealisme BerbayarKepemimpinanKeteladananOpini

loading...