logo rilis

ICW: Wiranto Intervensi KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Maret 2018, 11:56 WIB
ICW: Wiranto Intervensi KPK
Menkopolhukam RI, Wiranto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menilai pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( melakukan intervensi kepada), Wiranto, telah melakukan intervensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait imbauannya untuk menghentikan penetapan tersangka calon kepala daerah.

"Pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak langsung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun," katanya di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ade menilai, pernyataan Wiranto tersebut berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya mendukung langkah KPK untuk terus mengusut calon kepala daerah yang melakukan praktik korupsi, karena jika kontestan pilkada tersebut terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum dari KPK bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. 

"Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari," ungkap Ade Irawan.

Ade meminta agar KPK harus mengabaikan himbauan Wiranto tersebut. 
Sebab, lanjutnya, KPK bersifat independen sehingga tidak ada satu institusi yang bisa mengintervensi langkah hukum KPK.

"KPK adalah lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana pun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK," tutupnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto, meminta KPK menunda rencana pengumuman status tersangka terhadap pasangan calon yang maju di Pilkada 2018. Wiranto menilai langkah yang diambil KPK berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu, yang justru mengganggu jalannya pemilu. Yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," kata Wiranto di kantornya.
 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)