Home » Peristiwa » Nasional

ICW Harap Panglima TNI Baru Tak Banyak Omong

print this page Jumat, 8/12/2017 | 07:42

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengharapka agar Marsekal Hadi memperlihatkan kinerjanya dibanding banyak bicara.

“Kalau kita sih,ya Panglima TNI tidak usah banyak bicara di depan publik karena tugas dia itu kan lebih banyak mengonsolidasi matra, darat, laut, udara untuk membangun sistem pertahanan yang lebih baik,” ungkapnya kepada rilis.id di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurut Adnan, ketika Marsekal Hadi telaten dalam mengonsolidasikan ketiga matra di bawahnya, militer negara lain pun akan bertambah segan berhadapan dengan kekuatan perang Indonesia.

"Dengan cara itu Indonesia akan berwibawa di hadapan negara lain.  Dan mengawal persoalan republik dari bermacam persoalan terorisme yang itu lebih dibutuhkan dari pada Panglima TNI yang gemar memberikan statement ke publik dan kontroversial bahkan berseberangan dengan sikap presidennya sendiri," kata Adnan.

Adnan menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan presiden memilih Marsekal Hadi sebagai calon Panglima TNI. Mengingat hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Selain itu, rotasi pada matra juga merupakan keadilan di internal TNI.

Di bawah Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI, Lebih lanjut Adnan mengharapkan institusi militer tetap profesionalitas dalam menjaga keamanan negara. Dengan tetap mematuhi amanah UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang menjadi prinsip dasar netralitas militer.

“Tidak berpolitik praktis, karena itu yang paling penting mengingat politik Indonesia itu belum bisa dilepaskan dari keterlibatan militer di dalamnya,” jelasnya.

Mengenai transparansi anggaran TNI, menurut Adnan, hal itu merupakan tugas utama yang harus diperbaiki Marsekal Hadi. Panglima TNI baru harus meninjau ulang sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Mengingat UU Nomor 43 tahun 2004 tentangTNI, Adnan menyarankan agar TNI melibatkan KP. 

"Panglima TNI yang baru harus bekerja sama dengan KPK untuk menciptakan mendesain ulang alur semua proses mulai dari pengadaan perencanaan. Karena, korupsi di sektor ini yang dirugikan bukan hanya negara yang uangnya hilang, juga bisa mempengaruhi kualitas pertahanan kita. Misalnya barang yang dibeli tidak komplet atau barang seken atau kualitasnya tidak terjamin yang itu kalau digunakan dalam kejadian nyata mungkin enggak akan secara efektif,"pungkasnya.

Penulis Tio Pirnando
Editor Sukarjito

Tags:

Panglima TNI BaruHadi TjahjantoICW