logo rilis

ICW: Ada 3 PR bagi KPK setelah Vonis Setya Novanto
Kontributor
Tari Oktaviani
25 April 2018, 12:56 WIB
ICW: Ada 3 PR bagi KPK setelah Vonis Setya Novanto
Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah vonis 15 tahun yang dijatuhi oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Menurut peneliti ICW Tama S Langkun, masih banyak fakta yang perlu ditelisik oleh Jaksa dan Penyidik terkait kasus e-KTP.

"Dalam sidang pembacaan putusan Setya Novanto tadi, terdapat fakta-fakta persidangan yang patut ditelusuri lebih jauh oleh KPK. KPK sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi e-KTP pada waktu-waktu ke depan," kata Tama, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Ia mengatakan, hal pertama yang perlu dilakukan KPK ialah menelusuri dan menindaklanjuti informasi terkait sejumlah nama yang kembali disebutkan karena diduga menerima sejumlah uang dalam pengaturan proyek e-KTP di DPR RI. Ini mengingat setidaknya ada 27 pihak yang disebut oleh hakim ikut diuntungkan oleh Setya Novanto.

Lalu, hal kedua menurut Tama yakni terkait indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Setya Novanto. "KPK juga masih harus menyidik dugaan TPPU yang dilakukan oleh Setya Novanto," paparnya.

Terakhir, ICW memandang keterlibatan korporasi harus diusut oleh penyidik. Sebab, dalam pertimbangan hakim, Setya Novanto terbukti mengintervensi pengadaan proyek mulai dari tahap lelang.

"KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek e-KTP," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, divonis pidana penjara selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi. Tak hanya itu saja, ia juga dikenakan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto pidana penjara 15 tahun denda Rp500 juta subsider 3 bulan," kata ketua Majelis Hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Selasa (24/3/2018).

Menurut hakim, Setya Novanto telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu ia terbukti memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)