Home » Inspirasi » Sosok

Ibnu Munzir, Politik sebagai Perekat Bukan Peretak

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

 

POLITIK, konon, adalah konversi dari perang, cara manusia modern merebut kuasa. Seperti Soekarno yang memilih jalan diplomasi, meninggalkan bambu runcing untuk dihunuskan pada penjajah.

Yang terpenting dari sebuah proses politik ialah lahirnya peristiwa di mana semua bisa merasa sama. Ya, menjadi alat perekat, bukan peretak. Seperti itulah Ibnu Munzir memandang politik. Legislator Golkar Dapil Sulawesi Barat ini berpendapat, untuk mengubah ruangan menjadi “kuning”, tak perlu mengecatnya dengan warna kuning. Sebab, tak semua orang dalam ruangan ingin warna kuning. Kita cukup memakai kacamata kuning.

Munzir menapaki karier politik dari bawah. Setiap anak tangga ia jalani. Ia sejatinya seorang akademisi, cita-cita untuk berguna lebih besar lagi menjadikannya politisi.

“Saya dulu adalah aktivis, pernah jadi Ketum HMI Cabang Makassar tahun 1981. Setelah itu, masuk menjadi tenaga pengajar, tiba-tiba ditarik ke KNPI. Saya jadi ketua menggantikan Andi Mattalatta, sekretaris saya waktu itu Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel saat ini). Tahun 1992, saya menjadi Anggota DPRD Sulsel dan sejak 1997 sampai saat ini menjadi Anggota DPR RI di Jakarta,” ucapnya kepada rilis.id beberapa waktu silam.

Politik, bagi Munzir, tak lain adalah wadah untuk berkontribusi kepada negara, tidak lebih. Ia ingin turut merekatkan masyarakat melalui pengaruh kebijakan dari kekuasaan yang diperolehnya. Ia lalu merajut jejaring hingga ke pelosok desa. Harapannya, sehari-hari ada telinga yang mendengarkan keluh kesah masyarakat. Dari situ, Munzir bisa dengan cepat mencarikan solusinya.

Anggota Komisi IV DPR RI ini tak sungkan bila harus menggulung celananya untuk berkeliling kampung menemui konstituennya. “Banyak tempat yang mungkin oleh pejabat di Sulbar belum pernah didatangi, saya datangi. Saya pernah ke satu tempat di daerah Mamasa, namanya ‘negeri di atas awan’. Masyarakat bilang, sejak kemerdekaan, baru ada seorang bupati saja yang pernah berkunjung. Keduanya berarti saya,” kenang Munzir bangga.

Usaha ini tak lain untuk merekatkan masyarakat. Satu suku dengan suku lainnya, satu agama dengan agama lainnya.

Munzir mengisahkan, suatu ketika, ia pernah berkunjung ke satu daerah yang hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Saat itu, hujan tengah mengguyur, tak patah semangat ia memutuskan untuk berjalan menuju tempat tujuan. Baginya, seperti itulah pelayan politik melayani tuannya.  

Sebesar apa pun niatan sang politisi untuk melayani, sikap warga ternyata lebih dari yang ia bayangkan. Keterbatasan ekonomi tak membuat mereka tak mampu menyuguhkan hidangan terbaik untuk tamu. Itu yang membuat Munzir tak kuasa menahan haru.

“Rakyat itu orang-orang hebat. Di wajahnya tersirat ketidakmampuan ekonomi, tapi tetap saja mereka ingin memberikan kebahagiaan bagi tamunya. Saya disuguhi susu yang warna putihnya nyaris tidak tampak. Seperti air putih biasa. Mungkin susunya hanya setetes,” terang Munzir sambil menutup bibirnya.

Pelayan yang baik adalah yang selalu belajar pada tuannya. Munzir memahami itu. Untuk belajar, tak jarang ia menginap di rumah warga. Ia tak merasa rugi jika harus begadang membincangkan banyak hal. Itu yang membuatnya tersadar, di tengah arus kapital dalam praktik politik Tanah Air, masyarakat ternyata tak mementingkan materi untuk memilih wakilnya. Tak ada hubungan antara pemberian uang dengan pilihan masyarakat. Munzir buktikan itu. Raihan suaranya tetap bagus tanpa politik uang. Ia meraup  41.949 tiket dari daerah pemilihan Sulawesi Barat; jumlah tiket yang cukup untuk membawanya ke Senayan. Bagi Munzir, kedekatan dengan pemilih adalah kata kunci.

“Saya selalu tekankan kepada tim, jangan pernah memberi atau menerima sepeser pun uang ucapan terima kasih untuk atau dari warga,” tegasnya.

Baginya, ada cara yang lebih bermartabat dari sekadar politik uang.

Ia pun berkisah, beberapa waktu lalu, dirinya pernah didatangi seorang kepala desa (Kades) di DPR. Sang Kades lalu menceritakan keperluannya. Di kampungnya jalanan warga sudah hancur serta ragam keluhan lainnya. Munzir dengan tenang mendengarkan.

“Mana usulannya?” tanya Munzir.

“Tidak ada, Pak,” jawab sang Kades.

Yang ada hanya secarik kertas bungkus rokok berisi keluhan.

“Saya lalu menelepon Dirjen terkait, menceritakan semuanya. Tolong ini dibantu, kata saya. Ujungnya, sang Dirjen siap membantu. Kepala Desa pun pulang kampung. Selang seminggu, bantuan pun turun,” cerita Munzir sambil tertawa.

Kendatipun, saat pemilu lalu, perolehan suara Munzir di desa itu kecil sekali, ia tak menyesal. Padahal, sang  kepala desa telah berupaya meyakinkan masyarakat, dan   menegaskan bahwa bantuan jalan dan perumahan desa bisa turun karena campur tangan Munzir. Itu bukti, bantuan tidak selalu seiring-sejalan dengan pilihan politik masyarakat.

Penggemar olahraga golf ini lalu teringat pesan seorang tua kepadanya saat berkunjung ke sebuah kampung. Dalam pesan itu, Munzir disebut sebagai pelayan dan wakil dari mereka. Tak perlu pamrih ketika memberikan sesuatu. Munzir memegang pesan itu. Ia sambut pesan itu dengan berbuat lebih banyak lagi untuk warga.

Munzir adalah tokoh penting dalam pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR, ia yang menginisiasi lahirnya Hak Inisiatif pemekaran provinsi tersebut. Bahkan dirinya yang menjabat sebagai Ketua Pansus Pemekaran Provinsi Sulbar.

Tak jarang masyarakat menganggapnya sebagai manusia serbabisa. Anggota DPR diartikan sebagai orang yang mewakili semua hal. Kerap kali urusan yang tidak masuk di wilayah kerjanya, tetap ia laksanakan juga. Ia anggap itu sebagai semangat rakyat yang ingin dirinya betul-betul bekerja buat mereka.

“Kalau ada pesta perkawinan, sering tiba-tiba saya didaulat jadi ustadz. Saya disuruh jadi saksi, kadang disuruh memberikan tausyiah pernikahan,” tutur Munzir sembari menyunggingkan senyum.

Betul-betul, semua itu ia lakukan demi membangun kedekatan dengan masyarakat. Tak mau ia mengambil jarak. Itulah yang ingin sekali lagi ditandaskan Munzir: politik sebagai perekat, bukan peretak.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Ibnu MunzirSosokPolitik sebagai Perekat

loading...