logo rilis
Hubungan Kelembagaan Ditjen Pajak Butuh Perhatian
Kontributor
Intan Nirmala Sari
30 Maret 2018, 08:08 WIB
Hubungan Kelembagaan Ditjen Pajak Butuh Perhatian
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, lemahnya kedudukan Direktorat  Jenderal (Ditjen) Pajak dalam tata hubungan kelembagaan antar penegak hukum, perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Presiden dan DPR.

"Kriminalisasi terhadap para petugas pajak yang menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU) harus dihentikan,"katanya dalam pernyataan resmi Kamis (29/3/2018) di Jakarta.

Untuk itu, CITA menilai, perlu payung hukum yang menjamin dan memastikan adanya koordinasi dan sinergi kelembagaan yang baik, jangan sampai niat baik mempercepat restitusi justru dianggap sebagai tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Maka Perpres Perlindungan Hukum perlu segera diterbitkan agar menjadi dasar hukum," tegasnya.

Di sisi lain, efektivitas dan kewenangan otoritas pajak melakukan pemeriksaan untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar, harus terus didukung dan dijamin.

Jika hak-hak wajib pajak sudah secara fair diberikan, tidak ada alasan untuk melekatkan stigma ‘bikin gaduh’ bagi tiap tindakan penegakan hukum yang terukur. Justru penegakan hukum yang terukur dapat menjadi sarana menjamin fairness dan memenuhi rasa keadilan publik. 

"Kini, upaya membangun Compliance Risk Management (CRM) sebagai dasar pemeriksaan berbasis risiko dan pengembangan Core Tax System wajib didukung Presiden dan DPR, juga seluruh pemangku kepentingan. Melalui reformasi administrasi ini, pemeriksaan pajak akan lebih terukur, tepat sasaran, berdampak besar pada kepatuhan, dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. 


500
komentar (0)