logo rilis
Holding Migas, IRESS: Pemerintah Perlu Jamin Rakyat Tak Rugikan
Kontributor
Ainul Ghurri
26 Maret 2018, 17:46 WIB
Holding Migas, IRESS: Pemerintah Perlu Jamin Rakyat Tak Rugikan
Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara. FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Pembentukan induk usaha (holding) di sektor minyak dan gas bumi (migas) berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, kontribusi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap penerimaan negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkurang.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menjelaskan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang BUMN, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan negara, melalui kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Namun, dengan berubahnya PGN menjadi anak perusahaan holding, berbagai pelayanan yang diterima tersebut akan hilang.

"Untuk itu, agar UU tidak dilanggar dan dukungan masyarakat tetap dapat diperoleh, pemerintah harus mencari jalan dan membuat aturan baru agar berbagai kewajiban PSO dapat terlaksana, meskipun perusahaan tersebut telah berubah status," katanya di Hotel Century Park Jakarta, Senin (26/3/2018).

"Dalam aspek finansial, pemerintah perlu menjamin bahwa mekanisme penggabungan perusahaan-perusahaan yang ada dalam holding tidak merugikan negara dan masyarakat," sambungnya.

Sejauh ini, lanjut Marwan, terdapat beberapa mekanisme yang bisa ditempuh dalam penggabungan PGN dengan Pertagas. Jika bisnis dan infrastruktur Pertagas digabungkan ke dalam PGN, maka nilai kontribusi peningkatan modal negara ke dalam PGN tersebut harus dihitung secara akurat dan objektif.

"Nilai saham seluruh pemegang saham publik di PGN harus terdilusi, kecuali jika mereka turut berkontribusi meningkatkan modal secara proporsional dengan peningkatan modal negara," ujarnya.

Di samping itu, kata Marwan, pembentukan holding migas juga perlu diiringi dengan perbaikan aspek governance melalui tata kelola korporasi BUMN yang baik, atau good corporate governance (GCG). Denganbkata lain, pemerintah harus terus melakukan kontrol untuk menghindari praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) seperti terjadi di masa lalu.

"Untuk itu, seiring dengan pembentukan holding BUMN Migas, perlu dilakukan perbaikan sistem GCG, misalnya melalui perbaikan dalam UU Migas atau penerbitan PP khusus tentang GCG holding," pungkasnya.

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)