logo rilis
HMI Nilai Pemerintah Buka Pintu Liberalisasi Pendidikan
Kontributor
Sukardjito
15 April 2018, 07:40 WIB
HMI Nilai Pemerintah Buka Pintu Liberalisasi Pendidikan
etum HMI Respiratori Sadam Al Jihad. FOTO: HMI

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad mengkhawatirkan, pascaditetapkanya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), membuka ruang bagi dosen asing untuk bekerja di Indonesia. Tercatat hingga saat ini terdapat 30 orang asal luar negeri telah resmi mengajar.
 
Menurut data yang dilansir dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kata Sadam, Pemerintah telah menargetkan sebanyak 200  dosen untuk dipekerjakan di Indonesia. 

Ia mengingatkan, Pemerintah harus menjaga keseimbangan pengajar dalam negeri dan luar negeri, agar tidak mengurangi potensi generasi bangsa yang bertekad untuk memiliki hak yang sama.  

"Jika kebijakan ini benar,  maka pemerintah sepatutnya menjaga keseimbangan dosen  dalam negeri, supaya mereka tidak kehilangan mimbar akademiknya," kata Saddam di Jakarta, Jumat (13/4) seperti ditulis Minggu (14/4/2018). 

Menurutnya jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengajar, semestinya pemerintah tidak membuka sistem pendidikan yang serba liberal ini.

"Peningkatan kualitas pengajar baiknya dilakukan dengan cara-cara yang baik dengan memperhatikan kondisi internal bangsa dan jangan sampai mengurangi porsi dosen kita," ujarnya. 

Di sisi lain, dengan diberlakukannya Perpres ini akan menghilangkan ruang bagi profesi dosen.

"Ancaman itu akan datang beberapa tahun ke depan.  Karena pemerintah akan memainkan isu standarisasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sektor pendidikan Indonesia," tegas Saddam.

Ia mengingatkan sebagai suatu bagian vital, lembaga pendidikan tinggi tidak sepantasnya dikuasai oleh negara manapun.

Lebih lanjut kata Saddam, pendidikan adalah bagian vital yang harus dijaga, karena benteng pertahanan kita adalah perguruan tinggi. 

"Jangan sampai ini menjadi pintu masuk bagi liberalisasi pendidikan di Indonesia, tentu saja ini cukup berbahaya," pungkasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)