Home » Fokus

Hiruk-pikuk Mereka 'Yang Terhormat'

print this page Selasa, 2/1/2018 | 14:50

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

DALAM sila pertama Pancasila, terdapat asas yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Saat di persidangan, majelis hakim dipanggil "Yang Mulia". Tak mau kalah, anggota DPR pun ingin punya julukan "Yang, bla..bla..bla". Lalu, apa yang cocok bagi mereka?

Pada September 2017 lalu, rapat Komisi III dan KPK, membongkar kembali memori soal julukan para anggota dewan. Adalah "Yang Terhormat". Begitu kira-kira permintaan Arteria Dahlah (Fraksi PDI Perjuangan) kepada komisioner lembaga antirasuah.

"Saya menunggu, dari tadi lima komisioner (KPK) tidak pernah memanggil 'Anggota Dewan Yang Terhormat'," kata Arteria ketika itu.

Namun, masih pantaskah anggota dewan selaku pejabat negara yang dipilih oleh rakyat mendapat panggilan tersebut?

Citra DPR runtuh dengan rentetan masalah yang dialami para penggawanya. Satu yang paling menonjol adalah dugaan korupsi sang ketua, Setya Novanto. 

Pada Juli lalu, KPK pertama kalinya menetapkan pimpinan anggota dewan ini sebagai tersangka di kasus KTP elektronik. Sayangnya, "papah" jatuh sakit. Bahkan dikabarkan butuh perawatan medis secara intensif. 

Namun, setelah Hakim Cepi Iskandar memenangkannya dalam praperadilan pada September 2017, kondisi Novanto berangsur pulih. Tak lama, ia kembali bertugas lagi di Kompleks Parlemen Senayan. 

KPK yang merasa kalah, enggan berputus asa. Lembaga tersebut kembali menetapkan Politisi Golkar ini sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada 10 November. Giliran Novanto yang kalang-kabut. Saking terburu-burunya, "Pak Ketua" menabrak tiang listrik.

Rangkaian kisah ini seperti sebuah dagelan yang dipertontonkan sebagai hiburan pemirsa TV. Pimpinan "Yang Terhormat" malah tak mendapat simpati lagi, boro-boro penghormatan. Ramai-ramai netizen melemparkan sindiran, seperti hilang rasa sungkan.

Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, rompi oranye yang dipakai Novanto sekarang menjadi simbol pengalihan identitas "Yang terhormat". Ia dianggap melawan kehormatan lembaga DPR.

Belum lagi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang tidak memproses sidang etik terhadap "sang papah". Ini sama saja, mewajari ketidakhormatan atau ketidakbermartabatan DPR RI.

"Sudah jelas dan secara telanjang ditunjukkan ke publik bagaimana DPR dipermalukan. Sudah melekat diingatan publik rompi tersebut menandakan 'penjahat'," katanya.

Kalau sudah begini, apanya yang mewakili rakyat?

Itu juga yang diungkapkan Sebastian Salang selaku Koordinator Formappi. Menurutnya, tidak terlihat korelasi DPR sebagai wakil rakyat dalam upaya memperjuangkan kepentingan banyak orang.

"Mestinya agenda seperti ini, menjadi concern-nya DPR," ujar Sebastian.

Sudah sepatutnya politik anggaran yang dibuat bertujuan untuk rakyat. Menjadi miris ketika para anggota dewan lebih vokal dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti fasilitas nyaman lewat pembangunan gedung parlemen, bahkan apartemen.

Setelah dibahas, rencana pembangunan gedung akhirnya segera terwujud, karena disetujui dalam APBN 2018. Wakil Ketua Banggar, Jazilul Fawaid, pernah menyebutkan kalau kebutuhan tersebut mencapai Rp5,7 triliun. 

Untungnya, wacana pembangunan apartemen dibatalkan pada Agustus lalu. Jika keperluan itu ikut-ikut dianggarkan lewat APBN, berapa lagi anggaran yang harus keluar. Padahal, masih banyak rakyat miskin, tak punya tempat tinggal dan terlantar di jalan-jalan. (bersambung)

Baca juga:
Hiruk Pikuk Mereka Yang Terhormat (bag. 1)

Drama Berepisode di Gelanggang Paripurna (bag. 2)

Pekerjaan yang Paling Enak di Dunia (bag. 3)

Mereka yang Tersandera Kepentingan (bag. 4)

Masalah yang juga Menjadi Beban Pemerintah (bag. 5)

Penulis Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

DPR 2017Setya NovantoKorupsiTiang ListrikKPK