logo rilis
Hindari Kandidat Gubernur Lampung Berkongsi dengan Korporasi
Kontributor
RILIS.ID
11 Desember 2017, 13:09 WIB
Hindari Kandidat Gubernur Lampung Berkongsi dengan Korporasi
FOTO: Facebok/Rosim Nyerupa

Oleh Rosim Nyerupa
Sekretaris Pusat Kajian Pemerintahan Daerah (Puskada) Lampung

PEMILIHAN Gubernur Lampung 2018 harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara, konstestan dan masyarakat selaku pemilih. Mereka ini akan menentukan nasib Bumi Lampung lima tahun mendatang.

Baca Juga

Belakangan ini banyak persoalan yang hadir di permukaan tanah lado membuat yang masyarakat kebingungan dan merasakan suatu kekhawatiran tentang nasib bumi yang dipijaknya ke depan. Apakah horisontal atau vertikal, semakin lebih baik atau justru mengalami kemunduran. 

Mewujudkan cita-cita masyarakat Lampung tergantung bagaimana kualitas dan ketangguhan pemimpinnya dalam menjawab persoalan rakyatnya. Untuk itu, pilkada merupakan ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria ideal dalam menjawab tantangan tersebut. 

Pilkada adalah momentum rakyat untuk menitipkan mandatnya kepada sosok yang tepat. Setidaknya ada tiga catatan penting dalam mewujudkan pilkada yang sehat. Pertama, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara harus bersih dan menjalankan proses pilkada sesuai aturan. Semuanya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan kode etik bagi penyelenggara demi menjaga integritasnya.  

Kedua, kontestan baik bakal calon gubernur/wakil gubernur dan partai politik pengusung mampu memanfaatkan momentum demokrasi sebagai pendidikan politik masyarakat. Selain melakukan kepentingan politiknya, mereka juga harus mengutamakan dan berdiri di atas kepentingan rakyat. Dan yang paling penting tidak mempraktikkan politik trasaksional dengan pihak korporasi. Sebab bahaya yang paling mengerikan dalam memimpin daerah ketika kandidat disokong oleh pihak korporasi.

Ketiga, rakyat selaku pemilih didorong cerdik dan cerdas dalam menyikapi segala fenomena menjelang pilkada. Kekritisan rakyat dipandang begitu penting. Jika rakyat menyadari bahwa persoalan politik uang adalah penyakit demokrasi maka kandidat yang bermain transaksional tidak akan laku. Pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita mereka. 

Kita sepakat, apabila pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan asas langsung,  umum,  bebas dan rahasia, saya pikir kita sudah satu frekuensi memaknai pesta demokrasi 2018 sebagai begawi agung demokrasinya rakyat Lampung. Suatu usaha dalam mewujudkan kesejahteraan karena apapun judulnya esensi dari itu semua ialah kesejahteraan rakyat Lampung.

Sebagai masyarakat kita awasi penyelenggaranya, pantau kandidatnya dan cerdaskan rakyatnya!


#pilkada lampung
#pilgub lampung
#opini
#politik uang
#politik transaksional
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)