logo rilis

Hidupkan Siskamling Dinilai Bisa Cegah Terorisme
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
18 Mei 2018, 11:19 WIB
Hidupkan Siskamling Dinilai Bisa Cegah Terorisme
Kegiatan Siskamling. FOTO: Dok Polres Kotabaru.

RILIS.ID, Jakarta— Menyikapi maraknya aksi terorisme, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta agar pemerintah daerah (Pemda) mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) melalui ronda pada wilayah masing-masing, sampai tingkat RT/RW. 

"Serta mengaktifkan wajib lapor bagi tamu 1x24 jam kepada pengurus RT/RW di lingkungannya." tulis Mendagri dalam surat edaran yang dikeluarkan, kemarin.

Menyikapi aksi terorisme yang marak belakangan ini, Mendagri menyampaikan tujuh poin imbauan kepada pemda. Tertuang dalam Surat Edaran No. 300/3037/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berikut poin-poin yang dimuat dalam surat edaran Mendagri. Poin pertama, dalam surat edaran itu, Mendagri memerintahkan seluruh jajaran Kesbangpol daerah serta Satpol PP dan Linmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan, serta terlibat aktif menjaga ketertiban umun.

"Dan, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing seusai Standar Operating Procedure yang berlaku."

Poin kedua, Mendagri menginstruksikan untuk mengoptimalkan peran forum-forum kemitraan masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Hal ini dilakukan dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan patroli keamanan di objek vital, kantor pemerintahan dan swasta, rumah ibadah, rumah kos, dan kontrakan serta pusat-pusat keramaian. 

Keempat, soal Siskamling dan tamu wajib lapor. Kelima, melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyikapi, menyelesaikan isu-isu strategis yang berpotensi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak pada stabilitas politik.

Keenam, mengimbau kepala organisasi perangkat daerah, baik di kabupaten/kota, para pelaku usaha dan stakeholder lainnya untuk berpartisipasi memasang baliho atau spanduk yang berisi ajakan atau imbauan mengecam dan tidak takut terhadap aksi terorisme.

Ketujuh, menyampaikan laporan secara tertulis kepada Mendagri setiap perkembangan situasi dan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Laporan bisa disampaikan lewat email: [email protected] atau bisa lewat faximile di nomor (021) 34830932 atau (021) 3143426. Laporan juga bisa disampaikan via WhatsApp di nomor 082147641384 (id: PUSKOMIN KEMENDAGRI), via Telegram di nomor 082147641384 (id: PUSKOMIN KEMENDAGRI) dan bisa lewat BBM : DCAE7241.

Surat edaran ditembuskan kepada Presiden RI, Menkopolhukam, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPRD seluruh Indonesia, Kepala Satpol PP se-Indonesia, dan Kepala Badan Kesbangpol seluruh Indonesia.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)