logo rilis
HERMAN HN Walk Out ; Tanda Idealisme Tanpa Relasi, Degradasi Etika Politik di Kalangan Mahasiswa.
Kontributor

06 April 2018, 20:08 WIB
HERMAN HN Walk Out ; Tanda Idealisme Tanpa Relasi, Degradasi Etika Politik di Kalangan Mahasiswa.

Muhammad Aqil

Jika emansipasi adalah langkah konstruktif menerjemahkan keterlibatan mahasiswa dalam mengawal demokrasi, maka etika politik seorang intelektual perlu dipertanyakan kembali.

Apa yang publik lihat belakangan menjadi saksi atas ketimpangan tersebut. Tengok saja, masa-masa sensitif yang diwadahi dalam suasana debat kandidat pasangan calon di Universitas lampung untuk beberapa waktu yang lalu, tak ada penghormatan sama sekali terhadap penyelenggara pemilihan umum. Idealisme dengan segala tetek bengeknya dan lebih mementingkan eksistensi daripada relasi dengan penyelenggara yang berwenang lambat laun mengalami degradasi. Kegiatan yang sekedar mencari perhatian sesaat tak akan berumur panjang.

Terlebih dahulu perlu pemahaman kognitif mengenai letak peran Mahasiswa dalam berdemokrasi, baik sebagai sebagai pengawal dan juga pengamat.

Societas/negosiatif begitulah kiranya yang perlu dimaknai mendalam. Kurang lebih apa yang dilakukan BEM Unila, begitu mereka mengundang para Cagub dan Cawagub, tetapi mereka lupa sebagai kaum intelektual yang memang tidak memiliki tupoksi atas dasar itu atau lebih lagi menyelenggarakan sendiri debat kandidat tanpa sepengatahuan KPU maupun Bawaslu.

Saya berpandangan, mahasiswa harus cermat dalam memosisikan diri. Karena dalam menengahi perang wacana dan janji-janji manis elit politik, yang terjadi sebenarnya bukan adu urat syaraf belaka, tapi juga simbol dan data-data yang diusung. Pada konteks etika politik  yang sebelumnya sempat disinggung, makna posisi menjadi sangat penting. Seperti contoh Herman HN yang memilih walk out pada saat berlansungnya acara dan mahasiswa yang tidak bisa berkutik. Keterlibatan penyelenggara yang memiliki kewenangan akan meningkatkan marwah dialog tersebut apalagi kalau cuma di perguruan tinggi.

Meski kadang kita tak sepakat ada penyampaian visi misi di perguruan tinggi. Suatu hegemoni tertentu, dari kampus contohnya, akan merespon bentuk tekanan dengan cara-cara yang berbeda. Namun, jika pada satu kesempatan hegemoni itu menyentuh titik sensitif dalam suatu isu, fakta-fakta yang terjadi malah merobek marwah cagub dan cawagub entah itu karena kesalahan teknis atau lebih parahnya karena ada keberpihakan dari pihak mahasiswa terkait. Momen-momen seperti ini perlu menjadi pelajaran bagi mahasiswa, karena adalah yang kurang etis bila mahasiswa mengambil alih tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan umum.

Tanpa disadari atau tidak, belakangan ini etika politik mahasiswa mengalami degradasi yang cukup serius. Telah terjadi berbagai kulminasi hingga perubahan-perubahan kecil yang disepelekan. Ketidakpahaman mahasiswa dalam berpolitik, kurangnya literasi, dan gerakan sosial yang mengalami kemandekan berkreasi. Gerakan mahasiswa hari ini seakan-seperti gerakan massa yang dipolitisasi dengan tujuan memuaskan perintah dari aktor politik tertentu atau sekedar mencari eksistensi belaka.

Dalam gerakan mengawal panggung Demokrasi (Pilgub Lampung 2018), tak sedikit pergulatan wacana politik praktis yang terapung di medan konflik. Jika memang perlu berkecimpung di arena konflik, ada baiknya BEM Universitas Lampung benar-benar menjaga netraltas politik dengan sikap independensi yang tegas dan penghargaan terhadap marwah penyelenggara seperti KPU dan BAWASLU. Karena Societas-Negosiatif  sangat diperlukan sekali dalam mengaplikasikan etika politik di ranah pergerakan mahasiswa. Di ruang pertarungan wacana era politik-transaksional, musuh besar akan menghadang isu yang tampak kerdil namun mengancam eksistensi. Merujuk hal ini, pihak mahasiswa sebaiknya benar-benar ikhlas mengawal panggung demokrasi, menanti janji-janji manis elit politik.

Saya juga melihat mahasiswa pada hari ini mulai mengesampingkan nilai-nilai toleransi dan dogma-dogma tentang gotong royong atau didefinisikan menjadi gerakan sosial yang bersifat massal.

Muncul ego-ego partikulatif yang semakin mensuburkan budaya sekterian di kehidupan kampus, semakin menunjukkan bahwa societas-negosiatif yang diharapkan sebagai jawaban telah pudar seutuhnya. Terlebih dahulu sebelum terlibat di masyarakat, mahasiswa harus berekonsiliasi dan saling berkelindan, lantaran ia menyediakan banyak ruang bersikap tanpa harus melibas idealisme dan independensi, dengan begitu wacana-wacana penyelesaian permasalahan paling fundamental dapat diselesaikan dengan konsolidasi semangat toleransi.

Tabik!

Mahasiswa FISIP, PPK-TKP Pilgub Lampung 2018


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID