Home » Inspirasi » Wawancara

Heri Gunawan: Tiga Tahun Jokowi-JK, Utang Makin Membengkak

print this page Rabu, 25/10/2017 | 23:44

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

TEPAT 20 Oktober 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berusia 3 tahun. Tak bisa dimungkiri, selama tiga tahun itu, lebih banyak pemerintah menggencarkan pada pembangunan infrastruktur. 

Bahkan, dengan penuh keyakinan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan, "Pembangunan infrastruktur dan SDM adalah kombinasi yang baik untuk menjadi negara kuat secara ekonomi. Asal jangan ada turbulensi politik, hitungan kami pada 2040-2045, Indonesia akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonomi dunia."

Atas dasar itu, terpaparlah 245 proyek strategis yang akan dikerjakan. Semua proyek infrastruktur tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional.

Sayangnya, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memandang, pembangunan infrastruktur itu tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Rasio gini masih terbilang cukup tinggi, sebesar 0,39. Dengan rasio gini sebesar itu, artinya pertumbuhan yang ada masih dinikmati oleh segelintir orang, sekitar 1 persen orang yang menguasai 39 persen pendapatan nasional.

Tak hanya itu, kata Heri, pembangunan infrastruktur berimplikasi pada membengkaknya utang negara; melonjak cukup fantastis.

Berikut wawancara reporter rilis.id Zulhefi Sikumbang dengan Heri Gunawan perihal kinerja pemerintah Jokowi-JK selama 3 tahun ini di bidang ekonomi, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/10/2017): 

Selama 3 tahun, utang pemerintah mencapai Rp4.000 triliun?
Komponen utang itu berupa pinjaman yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi nyata dari utang itu dapat dilihat pada depresiasi nilai tukar riil akibat masuknya pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan daya saing produk domestik melemah dan menekan ekspor bersih Indonesia, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan. Untuk diketahui, nilai ekspor Indonesia relatif stagnan.

Sementara APBN mengalami defisit?
Membesarnya utang pemerintah tak bisa dilepaskan dari postur APBN yang terus mengalami defisit. Pada 2014, defisit APBN sebesar 2,25 persen, tahun 2015 sebesar 2,59 persen, tahun 2016 sebesar 2,49 persen, tahun 2017 direncanakan sebesar 2,93 persen, dan dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp326 triliun. Dari pengalaman yang ada, angka defisit sering kali melenceng dari target sebagaimana yang terjadi pada APBN-P TA 2016 yang lalu. Defisit yang terus membesar itulah yang berakibat pada jumlah utang yang terus membesar, sehingga akan menyulitkan terwujudnya keseimbangan primer yang positif. Dan kalau terus-menerus begitu, maka postur APBN akan tetap tidak sehat dan kredibel. Dan itu berarti pemerintah akan terus bergantung pada utang.

Pemerintah sebut rasio utang masih aman?
Pemerintah tidak boleh terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau dilihat dari trennya, rasio utang cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. Yang dikhawatirkan dari utang adalah pembayaran bunga utang tidak boleh dianggap sepele. Tahun 2017 saja tercatat sudah mencapai di atas Rp200 triliun. Artinya, telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non-K/L. Selanjutnya, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 37,2 persen menjadi 38,6 persen dari total outstanding. Dengan keadaan seperti itu, sepertinya kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian program kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar utang yang semakin menumpuk di tengah penerimaan pajak yang cenderung negatif.

Untuk investasi sendiri seperti apa?
Masalah yang sering dikeluhkan masyarakat, terutama investor, terkait dengan perizinan. Utamanya soal kecepatan pananganan. Data Global Competitiveness Report 2016-2017 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada di peringkat 41 atau menurun 4 (empat) peringkat jika dibandingkan 2015-2016 yang bertengger di peringkat 37. Faktor inefisiensi birokrasi masih menjadi masalah yang menghambat daya saing kita. Tidak main-main, inefisiensi birokrasi menjadi masalah besar setelah korupsi. Soal investasi langsung pada sektor riil terutama pertanian-kehutanan-perikanan yang masih sangat minim, padahal di sektor itu serapan tenaga kerjanya di atas 50 persen. Berikutnya, yang terbaru adalah langkah swastanisasi dan privatisasi pelabuhan serta bandara, yang kalau tidak dikelola dengan sangat prudent akan sangat mengganggu kedaulatan negara.

Korelasi pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian target pembangunan dalam skala luas?
Kita sedang dihadapkan pada problem pertumbuhan yang belum dinikmati oleh mayoritas rakyat. Terbukti, rasio gini masih terbilang cukup tinggi, sebesar 0,39. Dengan rasio gini sebesar itu, artinya pertumbuhan yang ada masih dinikmati oleh segelintir orang, sekitar 1 persen orang yang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Ini mesti dijawab dengan suatu model pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pencapaian target pembangunan, terutama soal ketimpangan ekonomi.

Kesimpulannya?
Atas hal-hal tersebut, maka publik tidak keliru untuk mengatakan dan memberi nilai merah atau gagal atas kerja pemerintahan ini selama 3 (tiga) terakhir. Sepertinya, pemerintahan ini lalai menghadirkan negara dalam seluruh aspek kehidupan.

Penulis Zulhefi Sikumbang
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Tiga Tahun JokowiUtang NegaraHeri GunawanWawancara

loading...