logo rilis

​Harga Beras Stabil, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Perdagangan
Kontributor

11 Juni 2018, 19:17 WIB
​Harga Beras Stabil, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Perdagangan
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, sela pelepasan ekspor 6.000 nugget ke Jepang dari pabrik PT Belfoods Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/3/2018). FOTO: RILIS.ID/Fatah Sidik

RILIS.ID, Jakarta— ??Presiden Joko Widodo didesak mengevaluasi Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Sebab, kembali mengizinkan impor beras 500 ribu ton.

Padahal, kata Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey, via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Senin (11/6/2018), harga beras hingga Ramadan terpantau stabil. Bahkan, tak ada kecenderungan naik Lebaran.

"Harga rata-rata beras kualitas premium di tingkat penggilingan turun sebesar 0,01 persen menjadi sebesar Rp9.524 per kilogram, dari bulan sebelumnya. Harga beras kualitas medium, juga turun 0,33 persen menjadi Rp9.190 per kilogram dari bulan sebelumnya," ujarnya.

"Sementara rata-rata harga beras kualitas rendah, masih bertahan di kisaran Rp9.002 per kilogram atau naik sebesar 0,11 persen di tingkat penggilingan," imbuh dia. Data tersebut mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Mei 2018.

Sedangkan berdasarkan data Badan Urusan Logistik (Bulog) per 7 Juni, kata Menix, stok beras mencapai 1,52 juta ton. Perinciannya, 1,37 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 144 ribu ton beras komersial. Total penyerapan dalam negeri mencapai 914 ribu ton.

"Realisasi impor beras per 28 Mei 2018, jumlahnya sebesar 561 ribu ton. Seharusnya, ini tidak perlu terjadi. Di sinilah ada anomali yang membuktikan, kebijakan impor beras oleh Mendag itu keliru alias gagal paham," ketusnya.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, berpandangan serupa. Katanya, stabilnya harga beras dipengaruhi melimpahnya produksi.

Sedangkan beras impor, menyebabkan harga gabah petani turun. Jika pada Mei sekitar Rp5.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp4.600 per kilogram.

"Jadi, kebijakan Kementerian Perdagangan menganulir kinerja Kementerian Pertanian. Produksi naik jadi tidak ada artinya, karena impor masuk," tukas Winarno.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)