logo rilis
Hakim Sebut Novanto Berperan Kenalkan Andi Narogong ke Petinggi Komisi dan Fraksi DPR
Kontributor
Tari Oktaviani
24 April 2018, 12:25 WIB
Hakim Sebut Novanto Berperan Kenalkan Andi Narogong ke Petinggi Komisi dan Fraksi DPR
Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ansyori Syarifudin, mengatakan Setya Novanto berperan sebagai pihak yang mengenalkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dengan beberapa pimpinan baik itu di fraksi maupun komisi di DPR RI saat proyek e-KTP tersebut bergulir. 

Menurut Ansyori, ini lantaran pada awalnya Novanto memperkenalkan Andi Narogong kepada Mirwan Amir yang saat itu menjabat sebagai salah satu Pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. 

"Pertemuan Setnov dengan Andi Narogong di DPR diperkenalkan dengan Mirwan Amir sebagai fraksi Demokrat. Ketika itu, Setnov menyampaikan nahwa ini seorang pengusaha (Andi Narogong) yang ingin ikut e-KTP proyek, yang minta kordinasi Andi Narogong kordinasi dengan Yusnan Solihin," kata Hakim Ansyori dalam persidangan, Selasa (24/4/2018).

Lalu, hakim juga menyebut bahwa Novanto juga turut mengenalkan Andi Narogong kepada Pimpinan Komisi II DPR Chairuman Harahap. Tak tanggung-tanggung, Hakim juga menyatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas soal jatah fee kepada DPR RI. 

"Kemudiaan dilakukan di ruangan Chairuman harahap dan bersedia berikan fee Komisi II DPR RI guna permudah anggaran," tutur Hakim. 

Sebelumnya, Setnov dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. 

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$7,4juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider 3 tahun. Tuntutan lain, jaksa KPK meminta agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut Setnov dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)