logo rilis
Hakim Kabulkan Permintaan Nur Alam
Kontributor
Tari Oktaviani
28 Maret 2018, 22:22 WIB
Hakim Kabulkan Permintaan Nur Alam
Gubernur nonaktif Sultra, Nur Alam, duduk di kursi terdakwa mendengarkan JPU KPK membacakan tuntutan terhadapnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 8 Maret 2018. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani.

RILIS.ID, Jakarta— Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permintaan Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam, membuka blokir rekening dan sertifikat tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mengabulkan terkait blokir rekening, save deposit box dan investasi, dan sertifikat tanah dan bangunan atas nama terdakwa. Memerintahkan jaksa KPK mengajukan permohonan pada bank dan badan pertanahan," ujar Anggota Majelis Hakim Duta Baskara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Baca: KPK: Gubernur Lain Jangan Jadi “The Next” Nur Alam

Alasannya, penyitaan tersebut tak dijadikan sebagai barang bukti. Dengan demikian, dialihkan kembali ke Nur Alam. Ssesuai Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang-barang yang disita penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

"Bahwa dalam persidangan, barang bukti tersebut tidak dilampirkan sebagai barang bukti surat. Maka, permohonan penasihat hukum harus dikabulkan," jelas Duta.

Dalam tahap penyidikan, KPK memblokir aset Nur Alam. Di antaranya, sertifikat tanah dan bangunan di Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Ada juga sertifikat tanah dan bangunan di Kota Kendari. Kemudian, rekening, save deposit box, dan investasi atas nama Nur Alam. 

Baca: KPK Pertimbangkan TPPU ke Nur Alam

Dalam kasus ini, Nur Alam dituntut KPK 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp2,7 miliar dari keuntungan yang diperoleh dari izin pertambangan yang diberikan kepada pengusaha. KPK juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun.

Editor: Fatah H Sidik


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)