logo rilis
Hakim dan Panitera Pengganti PN Tangerang Terima Rp30 Juta
Kontributor
Tari Oktaviani
13 Maret 2018, 21:06 WIB
Hakim dan Panitera Pengganti PN Tangerang Terima Rp30 Juta
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan barang bukti dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3/2018). KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp7,5 juta dari total kesepakatan fee senilai Rp30 juta yang melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tangerang, serta menetapkan empat orang tersangka yaitu, Hakim Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti Tuti Atikapada serta dua orang lainnya yang terdiri dari pihak swasta dan pengacara sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemberian hadiah penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN), dan panitera pengganti Tuti Atika (TA) selaku tersangka. Keduanya diduga menerima hadiah, atau janji, sebesar Rp30 juta terkait gugatan perdata perkara Wanprestasi di PN Tangerang.

"Pemberian dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp7,5 juta dan yang kedua tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp22,5 juta," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Adapun pemberinya ialah dua orang advokat, yaitu Agus Wiratno (AGS), dan HM Saipudin (HMS). Mereka melakukan pendekatan ke panitera pengganti terkait perkara nomor 426/Pdt.G/2017/PN Tangerang dengan pihak tergugat Hj. M, cs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual-beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya.

"Diduga AGS, advokat memberikan hadiah atau janji kepada WWN selaku Ketua Majelis Hakim dan TA selaku panitera pengganti PN Tangerang terkait gugatan perdata perkara Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Tug, dengan pihak tergugat Hj. M, cs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani aktajual-beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya," kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga penerima, hakim PN Tangerang WWN dan TA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kel KUHP.

Sedangkan, advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS) sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)