logo rilis
Hak Veto dan Ironi Global Demokrasi
kontributor kontributor
Arif Budiman
04 Januari 2018, 13:35 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Hak Veto dan Ironi Global Demokrasi

“... absolute power corrupt absolutely” -- Lord Acton

HAK veto adalah kekuasaan absolut. Tak tertandingi. Sekali digunakan, hancur semua kekuatan lawan. Berapapun jumlahnya. Semulia apapun substansinya. Pemiliknya menjadi penguasa digdaya. Bebas menentukan mana yang bertahan dan mana yang binasa.

Amerika Serikat melalui veto-nya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 18 Desember 2017 meruntuhkan rancangan resolusi yang didukung 14 negara anggota lainnya. Resolusi yang menghendaki pembatalan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel rontok hanya oleh kuasa absolut satu negara. Satu mengalahkan yang banyak. Mengusik keyakinan tentang kemuliaan dan kesucian demokrasi.  

Pemilik hak veto dapat membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, juga resolusi. Ia bebas memilih sesuka hati. Tinggal tunjuk langsung eksekusi. Semua penentang langsung ‘mati’.

Hak veto diakui dan berlaku di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga yang dibentuk pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Diberikan eksklusif kepada lima negara; Amerika, Tiongkok, Perancis, Inggris, dan Rusia. Semacam ghanimah yang dibagi kepada para penakluk. Garansi bagi masa depan para pemenang perang. Menjaga tata dunia baru yang dibentuk sejak awal Abad ke-20. 

Hak veto menjadi ironi, sejak pendukung, pemilik, dan penggunanya mengaku sebagai pengusung demokrasi. Mereka yang mengkhotbahkan persamaan dan kesetaraan pada saat yang sama mempraktikkan diskriminasi dan intimidasi. Akibatnya, sulit menunjuk beda antara demokrasi dengan tirani. 

Ancaman yang dilancarkan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley kepada negara-negara anggota PBB lainnya menjelang pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB tentang pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah satu di antara banyak contoh peristiwa.

Dalam surat yang disampaikan kepada negara-negara anggota PBB, Nikki Halley menyampaikan pesan peringatan, "... As you consider your vote, I encourage you to know the president and the US take this vote personally”

Menegaskan ancamannya, melalui akun Twitter-nya, Nikki Haley kembali memperingatkan negara-negara anggota PBB, "on Thursday, there will be a vote at the UN criticizing our choice. And yes, the US will be taking names." Mereka yang menentang Amerika akan ‘ditandai’.

Tak cukup dengan pesan peringatan dari Dubes-nya di PBB, Presiden Trump mengingatkan negara-negara penentangnya mengenai konsekuensi yang akan ditanggung oleh mereka. Dalam rapat kabinet ia mengatakan, "we're watching those votes... Let them vote against us, we'll save a lot. We don't care. But this isn't like it used to be where they could vote against you and then you pay them hundreds of millions of dollars and nobody knows what they're doing." 

Trump mengancam akan meninjau ulang bantuan yang selama ini banyak diberikan, utamanya kepada negara-negara di wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Praktik veto di PBB memunculkan pertanyaan tentang keagungan demokrasi. Benarkah ia setia pada kuasa suara mayoritas berbasis kesetaraan dengan mantra One Vote One Value (OVOV)? Jika ya, maka sesungguhnya telah terjadi pengkhianatan demokrasi paling nyata di PBB. Jika praktik diskriminatif yang demikian tetap dipertahankan maka sesungguhnya PBB tak lebih dari panggung dansa para tiran. Kalau para penganut demokrasi diam menyaksikan anomali ini, maka patut dipertanyakan demokrasi ini dari siapa, oleh siapa, dan untuk siapa sebenarnya?


#pbb
#
#hak veto
#amerika serikat
#demokrasi
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)