logo rilis
Hadirkan Saksi Dorojatun, Terdakwa BLBI Minta Sidang Ditunda
Kontributor
Tari Oktaviani
12 Juli 2018, 13:30 WIB
Hadirkan Saksi Dorojatun, Terdakwa BLBI Minta Sidang Ditunda
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Sidang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan saksi mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti terpaksa ditunda. 

Penundaan sidang tersebut, terkait permintaan dari kuasa hukum terdakwa BLBI yang juga mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, yang meminta agar menggabungkan kesaksian Dorodjatun bersama dengan mantan Menteri BUMN dan Pejabat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Kuasa Hukum terdakwa BLBI, Ahmad Yani beralasan, keterangan Dorodjatun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan berkaitan dengan keterangan mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi dan mantan Sekretaris KKSK, Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Agar efektif pemeriksaan itu, karena ada kesamaan juga, supaya enggak bolak-balik dan nanti digabungkan saja bersama dengan pak Lukita dan Pak Laksamana Sukardi," kata Yani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Hakim pun kemudian menanyakan kesediaan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait permintaan dari pihak terdakwa. 

Kemudian Jaksa Penuntut Umum KPK pun sepakat dengan penundaan. 

Akhirnya, Ketua Majelis Hakim Yanto menetapkan bahwa Dorodjatun akan bersaksi pada Senin (16/7/2018) mendatang.

"Jadi saudara saksi bapak Dorodjatun, oleh karena saksi berkaitan dengan yang disebut penasihat hukum. Saudara kesaksiannya ditunda hari Senin," kata Hakim Yanto. 

Nama Dorodjatun sendiri ada dalam dakwaan bersama-sama dengan Syafruddin. 

Menurut dakwaan Jaksa, Dorodjatun diduga terlibat dalam penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim.

Kala itu, Dorodjatun menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). 

Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002, yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri. 

KKSK pula yang menyetujui pemberian SKL kepada Sjamsul lewat surat Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

Surat tersebut berisi persetujuan pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul. 

Selain Dorodjatun, anggota KKSK lainnya yaitu Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun lantaran menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul pada 2004 silam. 

Ia didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun, Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim.

Syafruddin diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). 

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI.
 

Editor: Kurniati


komentar (0)