logo rilis
Hadiri Rakernas PDIP, Bupati Halmahera Minta Uang ke Pengusaha
Kontributor
Tari Oktaviani
11 Juli 2018, 21:00 WIB
Hadiri Rakernas PDIP,  Bupati Halmahera Minta Uang ke Pengusaha
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Bupati nonaktif Halmahera Timur, Rudy Erawan rupanya pernah meminta kepada pengusaha Imran S Djumadil untuk memberikan uang yang akan digunakan oleh kader PDI Perjuangan Maluku dalam rangka ongkos menghadiri Rapat Kerja Nasional di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang untuk terdakwa Bupati nonaktif Halmahera Timur, Rudy Erawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Imran mengaku pernah dihubungi oleh Rudy pada Januari 2016. Saat itu, posisi Rudy Erawan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara.

"Beliau dengan pengurus (PDI Perjuangan) akan datang ke Jakarta. Minta bantu akomodasi dan tiket untuk pengurus," ujar Imran kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guna menindaklanjuti permintaan itu, Imran kemudian berkoordinasi dengan Mantan Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Amran kemudian meminta agar Imran menghubungi sejumlah kontraktor untuk mendapatkan sejumlah uang.

Pasca mendapat uang Rp 200 juta dari dua kontraktor, Alfred dan Abdul Khoir, uang tersebut kemudian diserahkan kepada keponakan Rudy, Muhammad Arnes di kantin Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Keterangan Imran juga dibenarkan oleh Amran. Dia mengaku melihat sendiri pemberian uang tersebut kepada Arnes yang merupakan keponakan dari Rudy.

"Ya itu benar, waktu itu Arnes yang datang," kata Amran.

Diketahui dalam kasus ini, Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp 6,3 miliar. Suap itu terkait bantuan Rudy untuk menjadikan Amran HI Mustary sebagai salah satu pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Editor: Sukardjito


komentar (0)