logo rilis
Hadiri Forum G20, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani
Kontributor
Intan Nirmala Sari
22 Maret 2018, 21:55 WIB
Hadiri Forum G20, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani
FOTO: Humas Kementerian Keuangan

RILIS.ID, Jakarta— Forum negara anggota Kelompok 20 (G20) jadikan agenda infrastruktur sebagai prioritas tahun ini. Infrastruktur dipandang sebagai salah satu cara untuk memacu pertumbuhan. Namun, masih ada gap (kesenjangan) pembiayaan terhadap kebutuhan infrastruktur yang diperlukan, sehingga peran investor swasta menjadi penting untuk menutup gap tersebut.

Menanggapi hal tersebut, forum G20 mengusulkan perlunya menjadikan proyek infrastruktur sebagai asset class. Untuk mencapai ambisi tersebut, G20 akan memberikan guidance terkait standardisasi kontrak, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, persiapan proyek, dan mengatasi data gaps.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendukung agenda ini, karena sejalan dengan program nasional untuk mendorong percepatan infrastruktur dengan pembiayaan besar. Ia juga berharap agar Forum G20 dapat menghasilkan petunjuk bagi Indonesia dalam menjadikan infrastruktur sebagai asset class.

"Dengan begitu, harapannya bisa menumbuhkan peran besar investor swasta dalam program infrastruktur nasional," kata Sri Mulyani dalam pernyataan resminya, Kamis (22/3/2018).

Selain mendiskusikan agenda prioritas, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga berdiskusi mengenai isu perekonomian global, reformasi sektor keuangan, perpajakan, tatanan keuangan internasional, dan anti pembiayaan terorisme. Dalam diskusi mengenai perekonomian global, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi perlunya mitigasi kebijakan dalam menghadapi risiko global, antara lain financial vulnerabilities dan inward looking policies.

Menurut Sri Mulyani, risiko financial vulnerabilities yang disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter sudah mulai dimengerti oleh pasar saat ini. Namun, munculnya inward looking policies, berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap pertumbuhan, serta memperbesar risiko kerentanan keuangan yang ada.

"Oleh karena itu, perlu usaha bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, termasuk jaring pengaman dalam lingkup regional, bilateral, maupun domestik, serta mencari alternatif sumber pertumbuhan baru dan selalu menjaga proses komunikasi kebijakan secara transparan dan jelas untuk menghindari spillover negatif ke negara-negara lain," jelasnya.

Terkait agenda perpajakan internasional, Sri Mulyani menyampaikan, Forum G20 perlu mencari kebijakan yang tepat dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa dunia memerlukan model perpajakan baru, karena perpajakan tradisional berdasarkan keberadaan fisik suatu perusahaan (physical presence) sudah tidak lagi relevan.

"Dunia perlu merancang suatu model dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi (significant economic presence). Kebijakan perpajakan harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital itu sendiri," ungkapnya.

Indonesia melalui forum G20 mendukung adanya review cara pemungutan pajak yang adil bagi negara maupun para pelaku digital. Keadilan tersebut, diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan menjaga level playing field di semua sektor usaha.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga mendiskusikan isu-isu terkini, seperti crypto asset dan anti terrorist financing. Terkait perkembangan crypto asset, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat bahwa negara-negara perlu membangun kerangka regulasi yang tepat dan melakukan pengawasan menyeluruh.

Namun demikian, forum G20 menganggap bahwa saat ini, perkembangan crypto asset belum mengancam stabilitas keuangan, karena skalanya masih kecil. Terkait diskusi anti terrorist financing, forum G20 menyepakati perlunya kerja sama multilateral dalam memerangi kejahatan pendanaan terorisme. Negara G20 mengimbau, agar setiap negara di dunia menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force dalam rangka memerangi kejahatan tersebut.


500
komentar (0)