logo rilis
Hadapi Resesi Ekonomi, Legislator Golkar Nilai Bansos Harus Tepat Sasaran
Kontributor
Nailin In Saroh
06 Agustus 2020, 23:00 WIB
Hadapi Resesi Ekonomi, Legislator Golkar Nilai Bansos Harus Tepat Sasaran
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menegaskan bantuan sosial (Bansos), bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 Ribu, dan sebagainya dalam penanganan dampak pandemi harus benar-benar tepat sasaran.

Meskipun ia menilai, kebijakan Pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda Tanah Air sudah on the track. 

"Karena bantuan itu sekaligus akan meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat yang otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Misbakhun saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Legislator Golkar ini mengatakan, secara teknis, pertumbuhan di dua kwartal yang minus 5,32 persen ini sudah lah krisis. Menurut BPJ harus ada upaya serius dalam meningkatkan daya beli –konsumsi rumah tangga yang mencapai 57 persen, karena konsumsi itu mempunyai kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Diakui Misbakhun, semua aspek perekonomian mengalami kontraksi, penurunan terutama di dunia pariwisata, perusahaan makanan, minuman, pendidikan, pertambangan, jasa, kesehatan, perdagangan, konstruksi, transportasi, perhubungan dan sebagainya.

“Yang tumbuh hanya pertanian, pengadaan air, dan Infokom (informasi dan komunikasi),” katanya. 

Kendati demikian, menurut Misbakhun, yang perlu diselamatkan adalah kelompok menengah yang belum mapan agar tidak mudah terjadi kontraksi. Misalnya yang berpenghasilan Rp 5 juta, Rp 10juta, dan Rp15juta.

“Bagi mereka ini belum ada program yang dikonstribusikan oleh pemerintah melalui PEN tersebut. Jadi, program itu harus terarah sekaligus menjadi navigasi. Jangan program PEN malah untuk korporasi –BUMN Rp50 triliun, tapi seharusnya untuk UMKM,” tukasnya. 
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID