logo rilis
Gubernur BI Terpilih Perry Warjiyo Bakal Lanjutkan Pendalaman Pasar
Kontributor
Intan Nirmala Sari
03 April 2018, 16:52 WIB
Gubernur BI Terpilih Perry Warjiyo Bakal Lanjutkan Pendalaman Pasar
DPR Menetapkan Gubernur BI Dan Deputi Gubernur BI. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Gubernur Bank Indonesia terpilih Perry Warjiyo, menetapkan salah satu prioritas kebijakannya untuk melanjutkan pendalaman pasar keuangan. Hal ini, guna mempermudah alternatif pendanaan dari swasta dan mengurangi beban fiskal pemerintah untuk pembangunan.

"Akselerasi pendalaman pasar menjadi prioritas. Kami bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), fokus bersama bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur," kata Perry Warjiyo usai sidang paripurna DPR yang menyetujui dirinya sebagai Gubernur BI di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Perry mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir otoritas moneter terus memperdalam pasar keuangan dengan mempermudah penerbitan instrumen surat utang, dan juga membangun landasan kehati-hatian bagi pelaku pasar dan industri.

Di pasar valas, kata Perry, tahun ini volume transaksi sudah mencapai US$6 miliar. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 40 persen mencakup transaksi derivatif untuk lindung nilai, agar penarikan pendanaan lebih hati-hati.

"Banyak yang sudah kita capai di pasar keuangan," ujar dia.

Dengan pasar keuangan yang semakin dalam, kata Perry, swasta dapat lebih mudah memperoleh utang dari instrumen di pasar. Hal itu juga untuk memberi kompensasi jika permintaan kredit dari perbankan belum terpenuhi.

"Jadi pembiayaan yang komersial dan swasta itu, bisa dibiayai oleh surat utang, atau earning back asset. Sehingga, dalam konteks ini, bisa megurangi beban fiskal dan BUMN dalam pembangunan," ujar dia.

Tahun ini, Bank Sentral menargetkan untuk dapat meningkatkan penggunaan instrumen lindung nilai terbaru, call-spread, yang dapat menurunkan biaya lindung nilai yang ditanggung korporasi.

Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun Bappenas periode 2015-2019, mencapai Rp5.519 triliun dan instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi 40 persennya. Kekurangan pendanaan itu, diharapkan dipenuhi oleh swasta, dan juga BUMN.

Data OJK menunjukkan, sepanjang 2017, pendanaan korporasi dari pasar modal melalui berbagai instrumen pendanaan sebesar Rp172 triliun, atau 24 persen dari total pendanaan sektor jasa keuangan.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)