logo rilis
GPII: Amien Rais Harus Buktikan Kritikannya ke Publik
Kontributor
Tio Pirnando
22 Maret 2018, 08:02 WIB
GPII: Amien Rais Harus Buktikan Kritikannya ke Publik
Amien Rais. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Meko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam kepada Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais dinilai berlebihan.

Menurut Masri, Amien Rais juga seharusnya mengkritik penguasa dengan cara elegan dan perkataan yang santun.

"Mestinya, sebagai anak bangsa, apa lagi senior, lebih mengedepankan cara-cara elegan dan baik serta bermartabat lah dan yang menyejukkan," ujarnya kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Masri menilai, saat ini kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai cukup berjalan baik. Banyak program-program pemerintah yang menyentuh langsung ke masyarakat. 

Sementara itu, kritikan Amien Rais itu harus dibuktikan dihadapan masyarakat. Sebab, pihaknya mempertanyakan keakuratan data yang dimiliki mantan Ketua MPR RI itu.

Jika Amien Rais memiliki data-data atas dasar kritikannya tersebut, pihaknya menyarankan agar bekas Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah membawa datanya ke pihak penegak hukum. 

"Dari mana data Itu? Tapi menurut saya, pemerintah sudah on the track dalam hal sertifikasi ini. Pak Amien Rais harus di ingatkan dengan lembut untuk tidak bermain main dengan statemen-statemen yang berirama propagandis. Yang hanya akan memperkeruh suasana. Kalau memang ada data-data soal sertifikasi yang tidak beres dan ada penyimpangan di dalamnya, alangkah lebih baik Pak Amien laporkan ke Polisi atau KPK," tuntas dia.

Seperti diberitakan, saat menjadi pembicara diskusi di Bandung, Minggu (18/3) kemarin, Amien Rais meminta masyarakat waspada dengan program pembagian sertifikat tanah Jokowi. Ia menyebut program itu sebagai 'pengibulan'.

Luhut membantah program tersebut merupakan pengibulan. Menurutnya, program itu sejak lama telah diberlakukan di Indonesia.

"Ngapain ngibulin? Dari dulu sudah dibagi kok sertifikat itu. Tapi prosesnya lama, panjang, dan sedikit. Sekarang lebih cepat dan banyak," katanya.
 

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)