logo rilis

Gonjang-Ganjing Century, BI: KSSK Tak Khawatir
Kontributor

14 April 2018, 00:17 WIB
Gonjang-Ganjing Century, BI: KSSK Tak Khawatir
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Batam— Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo mengatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak akan khawatir mengambil keputusan jika menghadapi situasi ekonomi genting. Meskipun, kasus dugaan korupsi talangan Bank Century kembali menyeruak saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut.

Agus yang merupakan bagian dari KSSK mengatakan, saat ini komite telah dilindungi payung hukum yang begitu kuat dan komprehensif dalam proses pengambilan keputusan, untuk mencegah dan menangani situasi ekonomi berdampak sistemik.

KSSK memiliki legalitas dalam bertindak sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Kalau terkait dengan kami yang ada di KSSK, kami percaya diri menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, untuk itu kita dibekali oleh UU PPKSK," kata Agus di Batam, Jumat (13/4/2018).

Menurutnya, UU PPKSK telah memberikan kepastian hukum bagi pengambil keputusan, untuk melakukan aksi pencegahan dan penyelamatan, jika dihadapkan pada potensi krisis.

Salah satu amanat dalam UU PPKSK, yakni KSSK tidak boleh melakukan talangan atau bailout dari pemerintah, melainkan harus menggunakan bail in atau talangan dana dari lembaga keuangan tersebut, ketika dihadapkan pada masalah keuangan sistemik.

"Kita juga diberikan kewenangan jelas, bagaimana Menkeu (Menteri Keuangan) menjadi koordinator dari KSSK dan kita akan menjaga agar tidak ada risiko sistemik," tutur Agus.

Ada pun terkait keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap Bank Century, Gubernur BI tidak mengetahui bagaimana pertimbangan pengadilan sehingga menghasilkan putusan seperti itu.

Pada sidang praperadilan Senin (9/4), Hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK. Pengadilan meminta KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century, dan memperoses hukum para mantan petinggi BI yang disebutkan dalam dakwaan atas Budi Mulya.

Kasus dugaan korupsi di Bank Century pun, bermula dari permasalahan sistemik mengenai likuiditas bank yang kini sudah dua kali berganti nama itu. Permasalahan likuiditas Century mencuat pada 2008.

Saat itu, Bank Sentral sebagai regulator, menganggap jika permasalahan likuiditas di Bank Century tidak segera ditangani, akan menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian domestik, terlebih saat itu Indonesia sedang dibayangi krisis ekonomi global.

Apabila muncul permasalahan ekonomi baru dari domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global, maka akan semakin mengganggu stabilitas perekonomian.

Akhirnya, BI yang saat itu dipimpin Boediono, memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Century sebesar Rp689 miliar. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, ada kejanggalan dalam proses penyelamatan Bank Century.

DPR lalu meminta penyelidikan dan berbuntut pada proses penyidikan yang dilakukan KPK. Deputi Gubernur BI saat itu, Budi Mulya, divonis 10 tahun penjara dan hukumannya diperberat oleh MA menjadi 15 tahun penjara.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)