logo rilis
Golkar Usul Audisi Cawapres Jokowi, Hanura: Memangnya Indonesian Idol?
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
04 April 2018, 13:44 WIB
Golkar Usul Audisi Cawapres Jokowi, Hanura: Memangnya Indonesian Idol?
Presiden RI Joko Widodo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusma

RILIS.ID, Jakarta— Partai Hanura tak sepakat dengan usulan Partai Golkar terkait mekanisme penjaringan dan nominasi layaknya audisi untuk memilih cawapres pendamping Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan, pemilihan kandidat cawapres sebaiknya diberikan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Memangnya 'Indonesian Idol'? Kan sebaiknya diserahkan langsung ke Pak Jokowi karena menyangkut chemistry dan lainnya," kata Pasek kepada rilis.id, Rabu (4/4/2018).

Pasek menilai, Parpol koalisi diberikan hak untuk mengajukan kader terbaiknya sebagai kandidat cawapres Jokowi. Kemudian, Jokowi sendiri yang menentukan pilihannya dengan persetujuan seluruh Parpol pendukung.

"Lebih simple. Kalau audisi sebagai ide sih boleh saja, hanya akan ramai urusan siapa juri dan lainnya," ujarnya.

Kalau memaksakan dengan cara audisi, ungkap Pasek, justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi Parpol koalisi Jokowi. Bahkan, hal itu juga bisa membuat kegaduhan karena hasil audisinya tak sesuai bagi Parpol tertentu.

"Bisa ada kegaduhan yang tidak perlu kalau tidak bagus pelaksanaannya dan bisa berdampak kesolidan kepada dukungan ke Jokowi saat the real election-nya," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan diberlakukannya tahap penjaringan dan seleksi serta nominasi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Kami berharap memasuki bulan April ini sudah ada pembicaraan yang cukup serius di antara sesama partai politik pendukung Pak Jokowi terkait persiapan penetapan cawapres, setidaknya sudah ada kesepakatan tentang mekanisme penetapan, tentu dengan melibatkan Pak Jokowi di dalamnya sebagai capres. Mungkin perlu dipertimbangkan adanya tahap penjaringan dan tahap seleksi serta nominasi calon," ujar Doli di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Doli menilai kedua tahap itu diperlukan agar dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia, penetapan itu benar-benar memenuhi syarat terjadinya proses rekrutmen kepemimpinan politik berdasarkan interaksi antara partai politik dengan institusi atau kelompok masyarakat.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)