logo rilis
Golkar Sebut Vonis Novanto Bukan Akhir dari Kasus e-KTP
Kontributor

24 April 2018, 21:10 WIB
Golkar Sebut Vonis Novanto Bukan Akhir dari Kasus e-KTP
Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, turut mengomentari vonis mantan ketua umum partainya, Setya Novanto, dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Pertama, kata Doli, yang harus menjadi catatan penting adalah telah terjadi perubahan sikap yang bertolak belakang dari Novanto selama mengikuti proses hukum yang dijalani.

Apabila sebelumnya selalu membantah terlibat dan merasa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, tetapi dalam beberapa kali sidang terakhir di Pengadilan Tipikor, Novanto telah mengakui kesalahannya bahkan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi.

“Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi nama-nama yang juga akhir-akhir ini sering disebut dan membantah terlibat,” kata Doli di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Terkait vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Novanto, ia mengajak seluruh masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Ia meyakini, dalam mengambil putusannya, hakim pasti telah mempertimbangkan banyak aspek, termasuk tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi yang ada.

“Jadi seluruh proses yang telah dijalani hingga apapun putusannya harus kita hormati. Termasuk, apabila JPU akan mengajukan banding karena merasa putusannya tidak sesuai tuntutan harus kita hotmati,” ujarnya.

Namun yang paling penting menurutnya, kasus e-KTP adalah kasus besar dan melibatkan banyak sekali nama-nama baik pejabat maupun mantan pejabat di Indonesia yang keluar dari keterangan Novanto di persidangan.

Oleh karena itu, ia menambahkan, putusan atau vonis terhadap Novanto ini bukanlah final atau akhir dari pengungkapan kasus megaskandal korupsi e-KTP. 

“Dengan dukungan dari masyarakat yang luas, termasuk komitmen Partai Golkar untuk ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tentu tanggung jawab ada di KPK saat ini. Kita tunggu sejauh mana komitmen, keberanian, dan kerja profesioanal KPK untuk dapat mengungkap nama-nama lain yang disebut-sebut terlibat,” paparnya.

Setya Novanto divonis pidana penjara selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi. Tak hanya itu saja, ia juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto pidana penjara 15 tahun denda Rp500 juta subsider 3 bulan," kata ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Menurut hakim, Setya Novanto telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Novanto terbukti memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID