Home » Peristiwa » Nasional

Golkar dan Catatan Gejolak Internal Pascareformasi

print this page Sabtu, 12/8/2017 | 13:23

Seorang anggota Gerakan Muda Partai Golkar membawa poster #GerakanGolkarBersih di depan kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, yang dijaga ketat aparat kepolisian. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Semenjak rezim Orde Baru (Orba) tumbang, Partai Golkar tak lagi 'gagah', karena tidak otomatis menjadi bagian dari pemerintahan dan menikmati 'kue' kekuasaan, kecuali berkoalisi dengan pemenang.

Gejolak internal pun mulai tumbuh. Banyak faksi mencuat. Satu sama lain berupaya saling mengungguli dan menggulingkan tampuk kepemimpinan. Begitu fenomena yang lazim terjadi di tubuh partai beringin sampai sekarang, di bawah rezim Ketua Umum Setya Novanto.

Meski demikian, menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, gejolak internal Golkar terdahsyat terjadi di era kepemimpinan Aburizal Bakrie, khususnya pasca-Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.

"Yang paling menyita perhatian publik itu adalah yang kemarin ada dualisme kepemimpinan, ada Ical (Aburizal Bakrie, red) dan Agung Laksono," ujarnya kepada rilis.id via sambungan telepon di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Dualisme tersebut bermula dari terbentuknya Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dikomandoi Agung, menyusul ketidakpuasan terhadap keputusan Ical pada Pilpres 2014. Misalnya, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan memecat kader yang 'mbalelo'.

Demarkasi kian menebal ketika digelar dua forum tertinggi untuk mencari nahkoda baru pada akhir 2014, di mana Musyawarah Nasional (Munas) Bali dimenangkan Ical dan Agung menjuarai Munas Ancol.

Arya menambahkan, dualisme Golkar tersebut berdampak signifikan terhadap kepengurusan di daerah, organisasi sayap, dan torehan prestasi pada 'pesta demokrasi' 2015. Soalnya, upaya damai melalui Mahkamah Partai gagal, malah berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Bahkan, mengalami kekalahan yang sangat besar di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2015, banyak calon potensial tidak bisa maju, karena tiket ganda," sambung alumni UIN Syarif Hidayatullah itu.

Api konflik Agung-Ical akhirnya padam setelah keduanya bersepakat menggelar Munas Luar Biasa (Munaslub) Golkar, satu tahun setengah setelahnya, dan dinyatakan Setya Novanto sebagai Ketua Umum anyar, menyusul pengunduran diri Ade Komarudin sebagai kandidat.

Sedangkan riak-riak internal Golkar yang terjadi belakangan ini dan pascareformasi, menurut Arya, magnitude-nya tak sebesar dualisme tersebut.

Sebab, faksi yang kalah merebut kursi Golkar-1 saat munas memilih keluar dan mendirikan partai baru. Contoh, Wiranto dengan Hanura, Prabowo Subianto membesut Gerindra, dan Surya Paloh menginisiasi NasDem.

"Misalnya, ketika pertarungan Ical dan Surya Paloh (Munas Golkar 2009, red), relatif berakhir ketika Surya Paloh keluar dari partai, kemudian membentuk NasDem," paparnya.

"Juga ketika Bang Akbar Tanjung terkena kasus Bulog Gate, juga relatif tidak terlalu sampai ke akar dan tidak ada suara-suara terhadap Bang Akbar. Justru ketika 2004, Golkar menang," lanjut Arya. 

Begitu pun letupan yang terjadi akhir-akhir ini oleh Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, menyusul ditetapkannya Setnov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Soalnya, kata Arya, "Setnov relatif bisa diterima dua kubu, makanya tidak banyak suara-suara, relatif bisa dikendalikan."

Penulis Fatah H Sidik

Tags:

Golkar

loading...