logo rilis

Golkar Bantah Pembagian Sertifikat Tanah Akan Menjerat Rakyat
Kontributor
Nailin In Saroh
22 Maret 2018, 14:07 WIB
Golkar Bantah Pembagian Sertifikat Tanah Akan Menjerat Rakyat
Hetifah Sjaifudian. FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, membantah anggapan yang mengatakan program pembagian sertifikat tanah ala pemerintahan Joko Widodo membuat masyarakat terjerat rentenir. 

Hetifah justru menilai pendapat anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mohammad Hatta, antipembangunan secara individu.

"Kalau saya melihatnya antipembangunan secara individu," ujar Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Menurutnya, masyarakat berhak meminjam uang ke bank. Namun, juga harus yakin bahwa bisnis yang dijalankan cukup menjanjikan dan bisa mengembalikan uang tersebut.

"Justru harus didorong supaya ekonomi itu tumbuh kan," kata Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini.

Ketua DPP Partai Golkar ini menilai, program pembagian sertifikat tanah itu justru melindungi masyarakat dari konflik agraria. Dia memberikan contoh, di daerah pemilihannya, Kalimantan Timur, banyak terjadi konflik agraria.

"Sekarang salah satu problem kenapa Pak Jokowi akhirnya dorong ini, di samping membantu masyarakat, agar supaya percepatan pembangunan juga, kan ini harus ada dua kepentingan ketemu," tandasnya.

Diketahui, Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Mohammad Hatta, menilai program pembagian sertifikat tanah membuat masyarakat terjerat rentenir.

Pendapat Hatta itu menyikapi kritikan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang mengatakan program pembagian sertifikat tanah pembohongan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)