logo rilis
Gerindra Siap Bangun Koalisi Hadapi Pilkada Kota Surabaya 2020
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
16 Juni 2019, 20:30 WIB
Gerindra Siap Bangun Koalisi Hadapi Pilkada Kota Surabaya 2020
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Surabaya— DPC Partai Gerindra Kota Surabaya siap membangun koalisi dengan sejumlah partai politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dijadwalkan akan digelar pada September 2020.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Sutadi, mengatakan, Gerindra tidak bisa mengusung pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya karena hanya memperoleh lima kursi di DPRD Kota Surabaya pada Pileg 2019.

"Menurut UU Pilkada, syarat mengusung calon sendiri jika suatu parpol memperoleh 20 persen kursi di DPRD, sementara kursi di DPRD Surabaya jumlahnya 50," katanya di Surabaya, Minggu (16/6/2019). 

Untuk itu, ujar Sutadi, Gerindra harus berkoalisi dengan parpol lainnya dalam mengusung cawali dan cawawali pada Pilkada Surabaya 2020.

"Kalau mengusung calon sendiri tidak mungkin, karena kita hanya punya lima kursi. Jadi, Partai Gerindra pasti akan membangun koalisi dengan parpol lain," ujarnya.

Hanya saja, Sutadi belum bisa menyebutkan secara rinci partainya akan berkoalisi dengan partai mana saja dalam Pilkada Surabaya. Termasuk juga apakah nantinya akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan mitra koalisi di tingkat pusat.

"Ya, selengkapnya nanti setelah semua tahapan Pemilu 2019 selesai," ungkap Sutadi.

Politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, sebelumnya menyatakan kesiapannya maju dalam Pilkada Surabaya 2020. Bahkan, Bambang Haryo siap meneruskan kinerja yang telah berhasil dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam membangun Kota Pahlawan itu lebih baik.

Hanya saja, Bambang Haryo bersedia maju di Pilkada Surabaya, jika Presiden RI terpilih adalah Prabowo Subianto. Kalau presidennya tetap dijabat oleh Jokowi, Bambang Haryo memastikan akan mengurungkan niatnya karena banyak kebijakan masih ditentukan oleh pemerintah pusat dan setiap kepala daerah harus loyal, tidak boleh melawan jika ada kebijakan yang berseberangan.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID