logo rilis
Bagi-bagi Sembako lewat APBN, Gerindra Minta KPK Selidiki
Kontributor
Nailin In Saroh
23 April 2018, 15:01 WIB
Bagi-bagi Sembako lewat APBN, Gerindra Minta KPK Selidiki
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— LPSE Kementerian Keuangan merilis informasi lelang terkait pengadaan tas sembako bantuan presiden, dengan nilai pagu Rp3 miliar yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono, menanggapi heran informasi tersebut. Lantaran, ternyata sembako tersebut berasal dari APBN.

"Katanya bantuan tas sembako berasal dari duit Joko Widodo sendiri, kok tahunya pakai uang negara ya alias uang rakyat?" ujar Arief heran kepada rilis.id di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Menurutnya, masyarakat harus tahu jika tas sembako yang dibagi-bagi oleh Jokowi itu adalah dari uang rakyat sendiri.

"Apalagi bagi-baginya pakai dilemparin kayak ngelempar makanan ke binatang saja, padahal yang dibagi-bagi itu dibeli pake uang rakyat," bebernya.

Lebih dari itu, Arief menilai, sebenarnya pembagian tas sembako itu semakin menunjukan jika Presiden Jokowi gagal mensejahterakan masyarakat. Ditengah daya beli yang semakin rendah. 

"Antusiasnya masyarakat sampai nguber-nguber tas sembako karena memang daya beli masyarakat makin rendah. Jadi bohong aja tuh kalau kesejahteraan masyarakat katanya meningkat. Mana ada negara yang katanya ekonomi masyarakatnya meningkat, presidennya bagi-bagi sembako," sindirnya. 

Bahkan, menurut Arief, Jokowi sudah menyalahi aturan berbagi sembako menggunakan APBN. Sebab, ini bukanlah bantuan langsung tunai. 

Karena itu, Arief berujar, kampanye gratisan melalui 'Bantuan Langsung Lempar' itu perlu juga diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"KPK Harus segera selidiki Mensegneg karena sepertinya pengadaan tas sembako tidak Ada dinomenklatur pengunaan APBN di Sekneg, karena pasti ada mark up. Ini menyalahi aturan dan KPK harus segera memeriksa," tandasnya.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)