logo rilis

Gaet Investasi, Kemenhub Buka Atase Perhubungan di Cina
Kontributor
Ainul Ghurri
29 Maret 2018, 16:40 WIB
Gaet Investasi, Kemenhub Buka Atase Perhubungan di Cina
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan dan mengusulkan untuk membuka Atase Perhubungan di Cina.

"Dibukanya Atase Perhubungan di Cina untuk menarik investasi yang lebih besar," katanya di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Menurutnya, Cina memiliki nilai strategis yang sangat besar, karena merupakan negara dengan ekonomi nomor dua terbesar di dunia. Sehingga, Cina dianggap sebagai calon investor yang potensial bagi Indonesia.

“Peran Atase Perhubungan salah satunya adalah bagaimana agar bisa menggaet investasi di bidang transportasi ke Indonesia,” ungkap Sugihardjo.

Pria yang akrab disapa Jojo ini menuturkan, saat ini usulan pembukaan Atase Perhubungan di Cina sedang dalam pembicaraan antara Kemenhub, Kementerian PAN RB dan Kementerian Luar Negeri. 

Lebih lanjut, Jojo menyebutkan dalam hal hubungan antar negara, Indonesia tidak boleh hanya berkiblat ke negara-negara maju seperti di Amerika dan Eropa saja, namun harus dilihat juga negara-negara yang berpotensi menguntungkan Indonesia.

“Amerika dan Eropa belum tentu menjadi prioritas. Yang paling banyak memberikan keuntungan kepada Indonesia itu yang harusnya menjadi prioritas. Kalau memang India atau Afrika lebih menguntungkan dari sisi ekonomi nasional itu yang nomor 1 (prioritas). Jadi paradigmanya harus berubah,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia sedang menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menunjang perkeonomian nasional. 

Karenanya, Indonesia terus mendorong investasi demi kebutuhan investasi infrastruktur. 

"Di luar pembangunan jalan yang membutuhkan dana Rp1.283 triliun, sedangkan kemampuan pemerintah (APBN dan APBD) hanya Rp491 triliun atau hanya 30 persen, sehingga 70 persen lagi itu non dana pemerintah," ungkapnya.

“Ini yang harus ada creative financing, jadi ini kita harus mengundang investasi baik BUMN, BUMD maupun swasta (nasional atau asing),” sambungnya.

Untuk infrastruktur dasar, termasuk transportasi publik tidak berarti kalau asing berinvestasi di bidang transportasi publik, maka asetnya itu dikuasai asing. 

Menurutnya, pendekatannya adalah konsesi.

“Contohnya Amerika yang liberal, bandara dan pelabuhannya itu dikuasai oleh negara, tidak ada yang oleh asing,” kata Jojo.

Agar investasi ini terwujud, maka Kemenhub terus mendorong kemudahan berusaha. 

Saat ini posisi Indonesia sudah menduduki posisi 72 dalam hal kemudahan berusaha untuk persaingan global. 

Posisi ini, menandakan Indonesia telah naik puluhan peringkat. Tapi Presiden menargetkan tahun 2019, Indonesia harus berada di posisi 40.

“Maka setiap Kementerian harus melihat aturan-aturan yang menghambat investasi, untuk dilakukan deregulasi,” ucap Jojo.

Di Kemenhub sendiri telah ada aturan-aturan yang dideregulasi. Rinciannya, ada 11 perizinan bidang transportasi yang telah dihapus, juga ada proses perizinan yang dipermudah antar lain mempercepat waktu penerbitan izin (23 perizinan), memperpanjang masa berlaku (11 perizinan), mempermudah proses persyaratan perizinan (27 perizinan), mengurangi biaya perizinan (1 perizinan), mengurangi nilai persyaratan permodalan (10 perizinan), menggabungkan izin (23 perizinan) pendelegasian wewenang (4 perizinan). 

"Juga ada pendelegasian perizinan kepada BKPM sebanyak 13 perizinan," tambah Jojo.

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)