logo rilis
SPI Sebut Kompensasi Gusuran Lahan Petani Tidak Sesuai
Kontributor
Ainul Ghurri
27 Maret 2018, 13:30 WIB
SPI Sebut Kompensasi Gusuran Lahan Petani Tidak Sesuai
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendri Saragih. FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyebutkan, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah banyak menimbulkan persoalan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur tidak dibarengi dengan keadilan, seperti ganti rugi lahan sawah milik petani yang diberikan tidak sesuai.

"Harusnya pemerintah membangun infrastruktur sudah memikirkan tanah rakyat, bukan hanya sekedar (membangun), tapi memikirkan kemana petani yang digusur akibat pembangunan infrastruktur itu pindah. Itu yang menjadi letak persoalannya," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Henry menjelaskan, kasus pembangunan infrastruktur di lahan petani banya dilakukan pemerintah. Seperti yang terjadi di Kendal, Jawa Tengah, Lapangan terbang di Yogyakarta dan di Jawa Barat.

Ironisnya, kasus penggusuran lahan sawah tidak ditindaklanjuti pemerintah setempat. Bahkan, kata Henry, aparat kepolisian dan TNI digunakan sebagai alat untuk membantu penggusuran lahan tersebut.

"Bahkan, sampai sekarang kasus tersebut belum ditindak lanjuti oleh pemerintah seperti kasus di Kendal itu. Walaupun kita sudah laporkan berkali-kali ke kantor Presiden, ke kantor Agraria, Kantor PUPR dan sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan reforma agraria telah berbenturan dengan kehidupan para petani yang memiliki lahan sawah. Sebab, ganti rugi yang diberikan dari pemerintah tidak berjalan.

"Akibatnya, kehidupan mereka terlunta-lunta, dan lahan pertaniannya pun semakin berkurang. Akhirnya, masalah banyak muncul, lantaran lahan pertanian berkurang," tuturnya.

 

Editor: Intan Nirmala Sari


komentar (0)