logo rilis

Gelar Aksi, Ini Tuntuntan Ojek Daring untuk Pemerintah
Kontributor
Elvi R
27 Maret 2018, 16:42 WIB
Gelar Aksi, Ini Tuntuntan Ojek Daring untuk Pemerintah
Seorang pengemudi ojek online membawa poster tuntutan saa melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Massa aksi yang merupakan gabungan dari pengemudi ojek online itu menuntut rasionalisasi tarif serta menuntut pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur layanan ojek. FOTO:RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Gelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ojek daring meminta pemerintah membuat payung hukum untuk mengatur operasional yang selama ini belum diatur. Karena, selama ini aturan operasional tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

"Kami minta perlindungan hukum karena mungkin ojek online belum ada di UU LLAJ, karena itu kami minta ada perlindungan hukum," ujar pengemudi ojek daring Gojek Elfa Fahmi saat ditemui dalam aksinya di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Elfa mengatakan, salah satu masalah yang dikeluhkan pengemudi ojek daring adalah peraturan tarif yang diterapkan aplikator dinilai tidak sesuai. Tidak adanya kejelasan aturan berimplikasi pada sulitnya intervensi pemerintah untuk pemerataan tarif.

"Kalau ada aturan, pemerintah bisa ikut campur dalam pemerataan tarif," katanya.

Dia menyebut, lolosnya aturan tarif dari aturan pemerintah membuat persaingan di antara aplikator ojek daring, baik itu Gojek, Uber dan Grab tidak sehat.

"Selama ini yang menentukan tarif adalah masing-masing perusahaan, ada ketidakadilan dari segi tarif," katanya.

Elfa menyebutkan saat ini Gojek masih memberlakukan tarif Rp1.600 per kilometer. Padahal, pengemudi ojek daring menginginkan tarif yang ideal, yaitu dikembalikan pada masa awal Gojek beroperasi, yakni Rp4.000 per kilometer.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)