Home » Fokus

Garam Langka, Kementerian Susi Dianggap Kecolongan

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Ilustrasi: Akbar Pathur

KEMENTERIAN Perdagangan telah memutuskan untuk membuka impor garam untuk mengatasi kelangkaan garam yang sedang terjadi. Langkah ini diambil sebagai pintu keluar darurat. Namun masalah garam sebenarnya berasal dari kebijkan di tingkat industri hulu.

Abdul Wachid, anggota Komisi VI DPR RI mengatakan, kasus kelangkaan garam menunjukkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak maksimal mengurus kebutuhan garam nasional. "Kementerian Kelautan kecolongan masalah ini. Tidak memprediksi musim seperti ini, sehingga tidak ada garam sekarang," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Wachid menilai langkah Pemerintah yang memutuskan untuk mengimpor garam tidak masuk akal. Luas wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan laut membuat kebijakan impor garam menjadi kontras. Indonesia memang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

"Luas kita 2/3 itu laut, sehingga secara nalar seharusnya kita itu surplus atau menjadi negara pengekspor garam," kata Wachid.

Menurut politisi Gerindra itu, langkah pemerintah yang mengimpor garam tersebut hal yang biasa untuk mengatasi kelangkaan komoditas termasuk garam. Namun, Pemerintah seharusnya memiliki data yang jelas sebelum sehingga langkah untuk melakukan impor pun tidak diambil secara serampangan.

Karena selama ini, imbuh Wachid, Pemerintah tidak punya data yang jelas soal garam. Akibatnya, terjadi kekacauan di lapangan. Kalau pemerintah punya data akurat soal kebutuhan dan produksi garam, kasus kelangkaan seperti garam tidak semestinya terjadi. Karena menurutnya, Pemerintah bisa memprediksi, kapan masa panen garam dan berapa kebutuhan garam nasional.

"Mendag tidak punya data. Beras tidak punya data, gula, apalagi garam. Kacau ini. Sekarang masyarakat menjerit baru impor," ujarnya.

Lebih jauh Wachid mengungkapkan, pemerintah tidak serius melakukan penataan induastri garam. Kondisi hujan, seperti penyebab gagal panen belakangan ini tidak diantisipasi dengan baik. Apalagi, di beberapa daerah yang memiliki panas yang cukup untuk memproduksi garam, tidak dikelola dengan cermat.

"Kita punya Nusa Tenggara Timur, itu sangat memungkinkan untuk menghasilkan produk garam. Maka Pemerintah harus berpikir kesana. Di NTT boleh dibilang panas setiap tahun," ujar Wachid.

Penulis Armidis Fahmi
Editor Danial Iskandar

Tags:

fokusharga garamabdul wachidindustri garam