logo rilis

Gaji Megawati dan BPIP Ratusan Juta, MAKI Gugat Jokowi
Kontributor
Nailin In Saroh
28 Mei 2018, 10:43 WIB
Gaji Megawati dan BPIP Ratusan Juta, MAKI Gugat Jokowi
Peluncuran Bank Wakaf Mikro oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. FOTO: Humas OJK

RILIS.ID, Jakarta— Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan mengambil langkah hukum terkait Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018 kemarin. Mereka akan menggugat Perpres tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Dewan Pengarah dan para anggota BPIP yang bertugas menjaga Pancasila itu mendapatkan gaji bulanan hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri misalnya, dia tercatat mendapatkan gaji Rp 112 juta/bulan. Sedangkan anggotanya beragam, mulai dari Ketua MUI KH Maruf Amin, Ketua PBNU Said Aqil Siraj hingga Ahmad Syafii Maarif digaji sekitar Rp100 jutaan/bulan.

"Saya yakin, beliau-beliau tidak punya pamrih. Murni mengabdi," ujar Ketua MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Minggu (27/5/2018).

Menurut Boyamin, Ketua Dewan Pengarah BPIP dan anggota murni memberikan pemikiran dan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan. MAKI heran dengan langkah Presiden Jokowi yang menggelontorkan gaji fantastis tersebut.

"Kami yakin para pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut," ungkap Boyamin.

Selain itu, menurut Boyamin, gaji itu membuat pengabdian pucuk pimpinan dan anggota BPIP menjadi jelek di mata publik. Mestinya, kata dia, untuk sekelas Dewan Pengarah, cukup diberikan fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi bila bertugas kunjungan ke daerah.

Adapun untuk pejabat fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji karena menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, tapi tetap dengan pertimbangan matang.

"Kami yakin beliau-beliau hanya untuk mengabdi kepada Negara. Jadi mohon jangan dibuat seakan-akan beliau-beliau punya pamrih gaji," kata Boyamin.

Karena itu, MAKI akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung (MA).

"Kamis (31/5/2018) besok akan kami masukkan gugatan ke MA untuk mencabut Perpres Nomor 42/2018 itu," tegas Boyamin.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018 kemarin.

Dalam pasal 2 di Perpres tersebut tertulis bahwa besaran hak keuangan ketua dan anggota dewan pengarah, kepala, wakil kepala, deputi, dan staf khusus dewan pengarah BPIP tercantum sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp112.548.000 juta

Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp100.811.000 juta

Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp76.500.000 juta

Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000 juta

Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp51.000.000 juta

Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp36.500.000 juta

Artinya, Megawati akan mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 112 juta per bulan atau Rp1.350.576.000 per tahunnya.

Selain Megawati, terdapat 8 anggota dewan pengarah lainnya yang akan mendapatkan hak keuangan sebesar Rp100.811.000 setiap bulannya, mereka adalah Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan ketua MK Mahfud MD, mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Selanjutnya ada Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

Sedangkan Ketua BPIP yaitu Yudi Latif mendapatkan hak keuangan sebesar Rp76.500.000 per bulan 

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)